Kabupaten Konoha tengah menghadapi masalah serius terkait penyaluran Dana Desa yang hingga saat ini terhambat akibat kendala pada implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah proses penganggaran dan pelaporan keuangan desa. Namun, di Kabupaten Konoha, implementasi aplikasi ini menghadapi kendala yang tidak terjadi di kabupaten lain, sehingga menimbulkan kesan bahwa persiapan di tingkat kabupaten belum optimal. utama yang menjadi syarat wajib penyaluran Dana Desa. Sayangnya, banyak desa yang hingga kini belum dapat memenuhi syarat tersebut akibat belum siapnya aplikasi tersebut di tingkat kabupaten.
Beberapa desa melaporkan bahwa meskipun mereka telah menerima aplikasi tersebut, user ID dan password untuk mengakses sistem belum diberikan. Hal ini membuat aplikasi tidak bisa dioperasikan sama sekali.
"Sama saja kami tidak bisa apa-apa kalau user ID dan password-nya belum ada. Padahal, kami sudah menyiapkan dokumen dan sudah menyelesaikan proses rekam Om-span Dana Desa Tahap 2 tahun 2024 sebagai syarat pengambilan aplikasi," keluh seorang kepala desa di Konoha yang enggan disebutkan namanya.
Permasalahan Utama di Tingkat Kabupaten
Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakjelasan mengenai apa yang menyebabkan aplikasi Siskeudes di Konoha belum beroperasi secara optimal. Beberapa pihak menduga permasalahannya terletak pada koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait, termasuk dalam hal penyediaan data login. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kabupaten.
"Kami merasa kesulitan untuk memulai proses penganggaran karena belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Komunikasi juga masih terbatas, jadi semuanya serba menggantung," tambah perangkat desa lainnya.
Ketidaksiapan pemerintah kabupaten seharusnya tidak menjadi penghambat desa dalam mengajukan Dana Desa. Dalam situasi seperti ini, pemerintah kabupaten perlu memastikan bahwa desa-desa tetap dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa meskipun ada kendala pada implementasi aplikasi Siskeudes.
Dampak Terhadap Pembangunan Desa
Keterlambatan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan desa. Banyak proyek pembangunan yang seharusnya dimulai sejak awal tahun terpaksa tertunda karena APBDes belum bisa disahkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait program-program prioritas seperti infrastruktur desa, bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, beberapa kepala desa mengaku khawatir jika keterlambatan ini akan mempengaruhi kinerja Desa dimana setiap tahunnya kementrian melakukan evaluasi Desa, "Harapan Tambahan Dana Insentif dan Alokasi kinerja Bisa-bisa melayang gara-gara Siskeudes yang belum ready" ujar kepala Desa yang tidak ingin disebut namanya.
Â
