Beberapa hari belakangan ini ramai media menyoal kenaikan harga elpiji 12 kg alias elpiji non subsidi. Kenaikan yang mengagetkan di awal tahun. Menjadi ramai karena kenaikannya yang langsung drastis dan terjadi di awal tahun 2014 pula. Tahun politik, kata orang.
Maka para pejabat yang berlatak belakang partai politik pun tidak mau hal ini menjadi bumerang. Mereka beramai-ramai berstatemen bahwa mereka tidak terlibat dan tidak ikut bertanggung jawab atas kenaikan harga itu. Lalu mereka mengambil langkah-langkah agar kenaikan harga yang cukup tinggi tersebut dikoreksi.
Di antara jajaran para pejabat, yang paling bertanggung jawab adalah menteri BUMN dalam hal ini Dahlan Iskan. Karena strukturnya yang langsung membawahi Pertamina. Beliaupun menjadi sasaran tembak banyak orang termasuk para menteri lainnya yang menurut saya agak aneh. Hingga akhirnya Dahlan Iskan pun mengaku salah atas kenaikan harga tersebut. Saya pikir pengakuan salah Dahlan Iskan itu kurang tepat dan hanya sekedar pantas-pantasan saja.
Bukankah yang naik harganya itu adalah elpiji 12 kg yang non subsidi? Bukan elpiji 3 kg yang bersubsidi!
Terlepas dari memberatkan atau tidak, bukankah elpiji non subsidi dan komoditi-komoditi non subsidi lainnya itu memang menyerahkan besaran harganya pada mekanisme pasar. Kalau harga dituntut harus naik ya naik, kalau harga dituntut turun ya turun. Tidak aturan yang dilanggar dalam kenaikan harga elpiji non subsidi.
Maka pengakuan salah Dahlan Iskan selaku atas Pertamina saya pikir kurang tepat. Pada sisi mana Pertamina melakukan pelanggaran? tidak ada.
Kalau pengakuan salah Dahlan Iskan itu sebagai pantas-pantasan saja, maka saya pikir itu sah-sah saja, agar para pengguna elpiji 12 kg selaku "korban" menjadi lega. Namun pertanyaan saya kemudian, kok hanya Dahlan Iskan yang mengaku salah?
Bukankah seharusnya Jero Wacik selaku menteri ESDM juga harus mengaku salah karena tidak bisa menyediakan gas mentah yang lebih murah bagi pertamina?
Bukankah Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian juga harus mengaku salah karena tidak bisa mengondisikan perekonomian yang tidak memberatkan Pertamina?
Bukankah Pak SBY juga harus mengaku salah karena bagaimanapun beliaulah pemimpin tertinggi negeri ini?
Apapun itu saya bukanlah ahli energi, saya juga tidak mengerti politik. Saya hanyalah rakyat kecil pengguna elpiji 3 kg yang berharap kenaikan harga elpiji 12 kg itu tidak membuat distribusi elpiji 3 kg menjadi bermasalah, langka dan lain sebagainya akibat maraknya peralihan pengguna elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H