Sekilas buat saya ide ini masuk akal, dengan menaikan kesejahteraan para pejabat mungkin dapat menekan angka korup yang tinggi di negara ini. Dengan menambah gaji para pejabat dimaksudkan para pejabat menjadi lebih "Sejahtera" dan tidak akan merasa kekurangan maupun tertarik untuk korupsi, tapi apakah cara ini memang tepat? Apakah dengan dibarengi kepastian hukum yang tegas cara ini juga akan menjadi solusi yang jitu untuk menekan angka korupsi?
Mari kita lihat sejenak daftar Gaji dan Tunjangan Pejabat sebagai berikut :
1. PRESIDEN
Gaji pokok: Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan: Rp 32.500.000
Total: Rp 62.740.000
2. WAKIL PRESIDEN
Gaji Pokok: Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan: Rp 22.000.000
Total: Rp 42.160.000
3. Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat.
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 13.608.000
Total: Rp 18.648.000
4. KETUA DPR
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.968.000
Total: Rp 30.908.000
5. WAKIL KETUA DPR
Gaji pokok: Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan: Rp 15.600.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.554.000
Total: Rp 26.774.000
6. KETUA MAHKAMAH AGUNG
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 450.000
Total: Rp 24.390.000
7. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Total: Rp 23.940.000
Memang benar mereka juga memiliki taggung jawab yang besar, selalu mengurusi hal-hal besar yang bisa jadi menentukan "HAJAT HIDUP ORANG BANYAK". Tapi adilkah jika mereka diberika kenaikan gaji tapi rakyat kita yang masih hidup jauh dari kata cukup saja masih banyak? Mengapa kita tidak merubah saja hukum yang diberlakukan pada para Koruptor untuk memberikan efek jera dan ancaman bagi para pejabat yang mungkin masih berpikir ingin melakukannya. Ketimbang kita harus menambah pengeluaran negara untuk mensejahterakan pejabat yang mungkin saja tetap akan korup walaupun gaji mereka sudah naik.
Menurut kacamata awam saya, selain gaji dan tunjangan, sebagian besar para pejabat juga difasilitasi mobil dan rumah dinas, yang keseluruhan biaya oprasionalnya mungkin juga ditanggung pemerintah, apakah semua itu masih kurang???? Yang perlu ditingkatkan dari para pejabat adalah "HATI NURANI MEREKA" bukan mempertebal dompetnya dan menggemukkan rekeningnya!!!
