Mohon tunggu...
Kartika Kariono
Kartika Kariono Mohon Tunggu... Pengacara - Ibu Rumah Tangga

Mengalir mengikuti kata hati dan buah pikiran

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Selatan

6 Februari 2019   14:07 Diperbarui: 6 Februari 2019   14:12 374
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82%, artinya saat ini , tingkat kemiskinan Indonesia kurang dari 10% . 

Salah satu indikatornya adalah turunnya angka Desa tertinggal sebesar 6.518 desa, desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa. Tingkat kesejahteraan masyrakat ini pun terlihat pada kenaikan jumlah desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa

Di Sumatera selatan sendiri, pertumbuhan ekonomi sumsel yang cukup tinggi yakni 6,14 %, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,17 %. Namun menjadi hal yang sangat ironis justru angka kemiskinan di Sumsel juga sangat tinggi mencapai 12,8 %, di atas angka kemiskinan nasional yang hanya 9,82 %.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan pemanfaatan dana desa dalam penurunan angka kemiskinan. Dengan tingkat penyerapan dana desa yang semakin tinggi juga terjadi ketipangan pada penyerapan dana desa di Sumsel, karena sebagaimana tercatat pada Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan hingga 29 Oktober 2018, alokasi dana desa tahap 3 hanya terserap 4 kabupaten yakni Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan Kota Prabumulih akibat sebagian besar desa belum memberikan laporan dari pengerjaan atas penggunaan dana desa tahap II.

Untuk mengupas hal tersebut, FMB 9 menyelenggarakan diskusi media bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa". Acara ini diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP), yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, Pukul 09.00 s/d 11.30 WIB, bertempat di Pendopo GriyaAgung Provinsi Sumsel.

Hadir sebagai Narasumber, pertama Bapak Anwar Sanusi, yang merupakan Sekjen Kemendes PDTT. Beliau akan membahas bagaimana Strategi dan Best Practice Pemanfaataan Dana Desa untuk Peningkatan Produktifitas Desa.

Pembicara selanjutnya adalah Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf yang mengangkat tema bagaimana peran serta perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan desa.

Narasumber ketiga adalah Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan berdiskusi mengenai kesiapan pemerintah daerah propinsi sumsel dalam pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan desa.

Strategi dan Best Practice Pemanfaataan Dana Desa untuk Peningkatan Produktifitas Desa.

Dalam diskusi pagi itu, Anwar Sanusi membuka diskusi dengan menjabarkan dalam menjalankan pemerintahannya, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jkw-JK) telah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, dimana nawacita ketiga adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun