Penyimpangan KIP Kuliah, Sebuah Fenomena Gunung Es: Bisakah Membuat Model Pembiayaan Lain?
Oleh Karnita
"Dunia berubah begitu cepat, namun yang paling penting adalah memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi kunci kesuksesan, dengan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya."Â --- Ban Ki-moon
Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani masalah biaya. Tujuan utamanya sangat mulia, yakni memberikan kesempatan yang lebih merata dalam dunia pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan dana KIP Kuliah mulai bermunculan di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ini jelas menjadi masalah serius karena justru dana yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, malah diselewengkan.
Kasus penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi di perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga di perguruan tinggi swasta (PTS). Salah satunya, di sebuah PTN di Semarang, di mana beberapa mahasiswa yang mampu secara finansial malah menerima bantuan KIP Kuliah. Mereka bahkan menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial, hal yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh penerima beasiswa. Selain itu, di PTS Bandung, ditemukan adanya 225 mahasiswa fiktif yang tercatat sebagai penerima KIP Kuliah dengan memalsukan data. Praktik-praktik seperti ini jelas merusak semangat awal dari KIP Kuliah itu sendiri. Dana yang semestinya digunakan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan, malah jatuh ke tangan yang salah.
Pengelolaan Pendidikan yang Jujur: Tanggung Jawab Bersama
Sebagai lembaga pendidikan, sudah seharusnya perguruan tinggi menjadi contoh utama dalam mengelola dana pendidikan dengan jujur dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh Ban Ki-moon, "Dunia berubah begitu cepat, namun yang paling penting adalah memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi kunci kesuksesan, dengan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya." Pendidikan harus tetap menjadi landasan bagi masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dalam penyaluran dana bantuan pendidikan, harus dilakukan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas yang tinggi.
Namun kenyataannya, banyak perguruan tinggi yang tidak menjalankan prinsip ini dengan baik. Beberapa oknum di perguruan tinggi bahkan terlibat dalam praktik pemotongan dana KIP Kuliah, seperti yang terjadi di sebuah PTS di Bekasi. Kasus yang melibatkan mantan rektor tersebut menunjukkan bahwa dana yang seharusnya diberikan penuh untuk biaya hidup mahasiswa malah dipotong dan dialihkan untuk kepentingan lain. Tidak hanya merugikan mahasiswa, tetapi juga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 13,5 miliar. Kejadian ini menggambarkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana pendidikan, dan perlunya lembaga pendidikan untuk lebih transparan dan selektif dalam memilih penerima bantuan.
Membangun Model Pembiayaan Pendidikan yang Lebih Transparan
