Pendidikan di Tengah Geopolitik: Menatap 2025
Oleh Karnita
Tahun 2024 menutup lembarannya dengan sejuta tantangan yang tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika geopolitik global yang kian memanas. Ketegangan antarnegara, perubahan iklim, dan revolusi teknologi menguji daya tahan setiap negara untuk bertahan dan berkembang. Di tengah situasi ini, Indonesia harus memperkuat fondasi pendidikan agar siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian," kita harus siap melewati masa sulit untuk menuju kemajuan yang lebih gemilang.
Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo, negara ini harus mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia yang berubah cepat. Kebijakan antisipatif dalam pendidikan harus mulai dijalankan, tidak hanya untuk mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa yang tahan banting. Pendidikan harus menjadi senjata utama dalam mencetak generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan geopolitik yang mengglobal. Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga cerdas dalam beradaptasi dengan situasi global yang terus berubah.
Sebagaimana adagium Latin yang berbunyi, "Si vis pacem, para bellum" --- "Jika ingin damai, persiapkanlah peperangan." Pendidikan harus mengajarkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan sosial dan politik yang relevan dalam menghadapi ketegangan internasional. Generasi muda Indonesia perlu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang memiliki wawasan global, namun tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang mendalam. Pendidikan harus mampu membentuk karakter yang mampu menghadapi tekanan dunia tanpa kehilangan jati diri.
Ke depannya, sektor pendidikan Indonesia harus dapat merespons krisis dan perubahan yang datang, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam dan ketahanan pangan. Negara yang bergantung pada impor pangan dan energi rentan terhadap gangguan geopolitik yang disebabkan oleh ketegangan antarnegara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan untuk mencetak petani muda yang terampil, generasi yang tidak hanya paham teknologi tetapi juga siap mengelola pertanian dan sumber daya alam secara mandiri. Ini bukan hanya soal mencetak tenaga kerja, tetapi juga mencetak pelaku ekonomi yang cerdas dalam mengelola sumber daya alam.
Pendidikan kewirausahaan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global. Generasi muda harus diajarkan untuk menjadi wirausahawan yang inovatif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor luar. Melalui pengajaran kewirausahaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, kita dapat membekali anak-anak muda dengan keterampilan yang dapat mendorong mereka untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Kewirausahaan adalah langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri.
Di sisi lain, sektor pendidikan juga perlu lebih memfokuskan pada pengembangan teknologi dan sains. Kemajuan dalam teknologi digital dan energi terbarukan menjadi sangat penting di tengah persaingan global. Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah melalui penerapan teknologi yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan di bidang teknologi, menciptakan inovasi yang dapat menjawab tantangan dalam industri dan sektor energi. Pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) harus menjadi bagian integral dalam kurikulum nasional.
Namun, dalam menghadapi tantangan geopolitik yang begitu kompleks, pendidikan juga harus berfokus pada pembangunan karakter. Pemahaman tentang pluralitas, toleransi, dan persatuan menjadi sangat penting di dunia yang semakin terbuka dan terhubung. Generasi muda Indonesia harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya persatuan dalam keragaman, agar dapat memperkokoh kohesi sosial di tengah berbagai perbedaan. Pendidikan karakter harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kurikulum, agar setiap individu tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan peduli terhadap masyarakat.
Birokrasi pendidikan pun harus lebih adaptif. Reforma pendidikan yang menyeluruh tidak hanya mencakup aspek kurikulum, tetapi juga sistem administratif yang lebih efisien dan transparan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, birokrasi pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan mengurangi hambatan-hambatan yang memperlambat proses pendidikan. Proses pendaftaran, evaluasi, dan distribusi bantuan pendidikan harus dilakukan dengan cepat dan efisien, agar pendidikan dapat lebih merata dan sampai ke seluruh pelosok tanah air.
Selain itu, pendidikan harus lebih memperhatikan kesenjangan sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah. Masih banyak daerah terpencil yang mengalami kesulitan dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi. Ini adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan sosial, agar pendidikan tidak menjadi hak istimewa, tetapi hak yang merata bagi setiap anak bangsa.
