Penerimaan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama (NMB) Posko 16 Lembang Marinding oleh kepala lembang Marinding dilakukan setelah pelepasan oleh wakil bupati Tana Toraja yang berlangsung di kantor lembang dan diikuti oleh seluruh peserta KKN-NMB Posko 16 dan Staff Kantor Lembang pada hari Kamis (13/07/2023).
Setibanya di Lembang Marinding, peserta KKN-NMB yang terdiri dari 11 mahasiswa dari berbagai universitas yang dinaungi oleh kementrian agama republik Indonesia, diantaranya dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Raden Mas Said Surakarta, IAIN Kendari, IAIN Parepare, IAIN Ternate, IAKN Toraja, STAIN Majene, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, IAIN Kediri, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Dalam sambutan kepala Lembang Marinding kepada mahasiswa KKN-NMB beliau menyampaikan "selamat datang dan berharap mahasiswa KKN dapat berkontribusi di berbagai kegiatan warga, mengenal budaya setempat serta menjaga tradisi yang ada," tegasnya.
Kehadiran peserta kkn ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam mengembangkan lembang ini.
"semoga kalian betah disini dan saya sebagai kepala lembang berharap dengan kehadirannya kaian disini dapat member manfaat pada masyarakat lembang marinding", tambah Devi Taba' Bangapadang Kepala lembang.
Nah indo' kemudian memberikan contoh mana yang dapat dikatakan rumah tongkonan dan juga minatur tongkonan (Batu A'riri) bahwa itu hal yang sangat berbeda. Beliau menjelaskan bahwa tongkonan itu didirikan beberapa rumpun keluarga dan biasanya juga digunakan untuk pesta adat dan orang yang memiliki rumah tongkonan umumnya keturunan pemangku adat ataupun kekuasaan pada zaman dulu sedangkan batu A'riri itu hanya didirikan dengan satu keluarga saja.Â
Apalagi rumah adat yang indo' miliki sekarang sudah mengalami perubahan mengikuti model zaman sekarang. Pengetahuan baru juga kita dapat ketika indo' menjelaskan kalau rumah pribadi yang ia miliki berkewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pertahun itu sekitaran 300 ribu tapi rumah adat yang dimiliki indo tidak perlu lagi membayar PBB karena dari pemerintah sendiri telah mengratiskan hal tersebut untuk pelestarian cagar budaya yang khas toraja