Mengenal UU Pengadilan Pajak di Indonesia

Jika Banding diajukan atas besarnya jumlah pajak yang terutang, maka penyelesaian atas terjadinya sengketa perpajakan dilakukan melalui pengadilan pajak yang mengharuskan bagi pihak wajib pajak untuk melunasi sebanyak 50% kewajiban pajaknya.

Dalam dunia perpajakan, banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang dimana penyelesaian sengketa perpajakan dilakukan melalui pengadilan pajak yang akan mengharuskan bagi pihak wajib pajak untuk melakukan pelunasan sampai 50% kewajiban perpajakannya lebih dulu. 

Namun walau demikian, proses penyelesaian sengketa pajak yang terjadi melalui pengadilan pajak tidak akan pernah menghalangi atas proses penagihan pajak yang sedang berlangsung. Acara penyelenggaraan persidangan sengketa pajak yang telah diatur didalam Undang -- Undang pengadilan pajak, menyangkut tentang:

• Penyelesaian sengketa pajak memerlukan tenaga -- tenaga dari hakim khusus yang memiliki keahlian di bidang pajak dan memiliki ijazah sarjana hukum atau ijazah sarjana lain.
• Terjadinya sengketa yang diproses didalam pengadilan pajak secara khusus menyangkut berbagai hal mengenai sengketa perpajakan. 
• Terdapatnya putusan pengadilan pajak dimana putusan tersebut akan memuat penetapan besarnya pajak yang terutang dari pihak wajib pajak. Hal tersebut berupa hitungan secara teknis tentang perpajakan, sehingga pihak wajib pajak secara langsung bisa mendapatkan kepastian hukum mengenai besar dari pajak terutang yang dikenakan terhadapnya.

Menurut UU Pengadilan Pajak, pengadilan pajak memiliki kedudukan sebagai berikut :

• Kedudukan pengadilan pajak harus berada di ibukota negara
• Sidang pengadilan pajak dilakukan di wilayah tempat kedudukannya
• Jika dipandang perlu dapat dilakukan di wilayah tempat yang lain, maka ketetapannya dilakukan oleh Ketua. 

Berdasarkan pasal 31, 32 dan 33, kekuasaan pengadilan pajak meliputi : 

• Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam memeriksa dan memutuskan terjadinya sengketa pajak. Oleh karena itu putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara ataupun badan peradilan lain, kecuali putusan yang berupa tidak dapat diterima dan menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan.
• Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan terjadinya sengketa pajak.
• Pengadilan pajak dalam hal banding hanya melakukan kegiatan memeriksa serta memutus sengketa atas keputusan keberatan. 
• Dalam hal gugatan, suatu lembaga yang ditunjuk sebagai pengadilan pajak harus melakukan pemeriksaan dan memutus terjadinya sengketa atas tata laksana penagihan pajak atau keputusan pembetulan, keputusan lainnya juga sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 23 ayat (2) Undang -- Undang nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dari peraturan sebelumnya yang tertera pada Undang -- Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan juga peraturan perundang -- undangan perpajakan yang berlaku. 
• Pengadilan pajak akan mengawasi kuasa hukum yang memberikan segala macam bantuan hukum terhadap pihak -- pihak yang mengalami sengketa didalam sidang pengadilan pajak yang diselenggarakan. 
• Pengadilan pajak dapat meminta atau memanggil data atau keterangan yang ada kaitannya dengan terjadinya sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan aturan perundang -- undangan yang berlaku. 

Bagi Anda yang ingin tahu informasi selengkapnya mengenai UU Pengadilan Pajak di Indonesia, kita sudah membahasnya bersama dalam uraian diatas. Semoga segala macam informasi tentang mengenal UU pengadilan pajak di Indonesia menjadi informasi yang bermanfaat dan inspiratif.