60% Anggota DPR Terafiliasi Pebisnis Berasal Dari KIM PLUS!

Jakarta - Terdapat sejumlah 580 Anggota Dewan terpilih periode 2024-2029 yang dilantik di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (01/10). Banyaknya 580  anggota tersebut, terdapat wajah lama sebanyak 370 dan wajah baru sebanyak 210. Pada acara pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto serta para jajaran menteri dalam kabinetnya. Pelantikan 580 Anggota Dewan ini dipimpin oleh ketua DPR yaitu, Guntur Sasono. Serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR yaitu Indra Iskandar yang membacakan Petikan  Keputusan  Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029. Dilanjutkan membaca mengikrarkan janji yang dipandu oleh Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syariffuddin. 

60% Anggota DPR RI Terafiliasi Pebisnis 

Menurut lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) sesuai data menyatakan, sebagian dari 580 anggota DPR RI terdapat 60% sebanyak 354 anggota DPR RI terafiliasi pebisnis yang baru dilantik pada periode 2024-2029. Mereka yang terafiliasi disebabkan faktor-faktor tertentu, yakni banyak dari golongan, relasi dan hubungan keluarga, suami, istri pebisnis yang memiliki yang profesi jabatan seperti CEO, komisaris, pemegang saham atau direktur. 

Selain faktor hubungan dan relasi, banyak juga sebagian partai politik yang yang lolos ke parlemen karena mereka menyumbang orang yang terafiliasi bisnis. Mungkin saking biaya masuk ke dalam parlemen sangat mahal dari segi biaya kampanye, biaya operasional, biaya kegiatan pemilu lainnya. Kini terdapat partai politik yang mendominasi anggota terafiliasi pebisnis yakni, 

1. Gerindra 

Terdapat 65 dari 86 anggota fraksi Gerindra di DPR

1. PDIP - P  

Terdapat 63 dari 110 anggota fraksi PDI-P di DPR 

1. Golkar 

Terdapat 60 dari 102 anggota fraksi Golkar di DPR

1. PKB 

Terdapat 42 dari 68 anggota fraksi PKB di DPR 

1. NasDem

Terdapat 41 dari 69 anggota fraksi NasDem di DPR

1. PKS 

Terdapat 30 dari 53 anggota fraksi PKS di DPR 

1. PAN 

Terdapat 28 dari 48 anggota fraksi PAN di DPR 

1. Demokrat 

Terdapat 24 dari 44 anggota fraksi Demokrat di DPR 

Dominan Parpol Dari KIM Plus Yang Terafiliasi Pebisnis 

Sebagian partai politik yang masuk bagian parlemen sehingga dilantik menjadi anggota DPR RI terafiliasi pebisnis ialah kader-kader partai politik dari KIM Plus. Mungkin parpol ini tergolong parpol yang dibawah kekuasaan oleh partai Gerindra, yang dimana Gerinda salah satu partai yang terbanyak anggota DPR terafiliasi pebisnis sebanyak 65 dari 86 anggota tersebut. 

Tidak heran juga kenapa parpol yang anggota terafiliasi pebisnis ini asalnya dari KIM Plus?, karena mereka juga ditanggung oleh si penguasa di balik KIM Plus ini, selain pebisnis, relasi juga terpengaruh, adanya janji politik, kerja sama politik untuk menguntungkan pribadi. Selain itu juga KIM Plus tidak akan melupakan hasil kerja keras anak-anak parpolnya yang sudah mendukung KIM Plus untuk menembus ke parlemen dan kabinet dari Jokowi ke transisi Prabowo. Ini bisa dinamakan bagi-bagi kue gratis, yang hanya memberikan jabatan karena sudah berkorban untuk membantu dan bekerjasama, bukan memberi jabatan karena intelektual dan kapasitas perseorangan! 

Kenapa Pebisnis?, Masuk Politik Mahal? 

Sesuai data ICW, 60% anggota DPR RI yang terafiliasi pebisnis, memang masuk ke parlemen tidak jauh-jauh dari uang. Kita bisa lihat sesuai realita, politik masih berhubungan dengan uang. Uang segala-galanya untuk menjadi penguasa, terjun ke dunia politik tidak hanya mengandalkan relasi saja, uang juga butuh. Banyak sekali tawaran-tawaran para oligarki untuk menjadi penguasa lewat bisnisnya, mereka bernegosiasi dengan nominal uang yang ditawarkan setinggi-tingginya untuk bisa mencapai kerjasama antara oligarki dengan para elite politik. Contohnya ingin mengubah kebijakan, peraturan dan lain-lainnya untuk kepentingan pribadi. 

Selain antar kerjasama, biaya politik untuk kampanye, blusukan, bansos, serangan fajar dan lain-lainnya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, terdapat anggota DPR RI yang menyatakan mengeluarkan modal sejumlah 80 Miliar. Memang pemilu adalah pesta demokrasi, kampanye juga membutuhkan pesta untuk demokrasi untuk memuaskan para masyarakat, agar luluh dan terpikat dengan paslon yang menggelarkan kampanye tersebut. 

Bisnis Disalurkan Menjadi Money Politic! 

Membuat pesta demokrasi versi kampanye dan blusukan tidak cukup bagi warga dan masyarakat di daerah dan di pelosok negara Indonesia. Masyarakat sekarang sudah pintar, pintar untuk memilih siapa uang yang paling besar maka ia yang dipilih, bukan dilihat dari segi visi-misi, program dan intelektualnya. Maka ini sebuah tantangan kenapa begitu besar modal politik untuk bisa menembus suara yang diraih dan menjadi penguasa di bidang politiknya. Kasus tersebut bisa kita namakan "money politic" dalam memperjuangkan kontestasi politik. 

Money politic ini bukan lagi hal yang haram, bahkan ini menjadi rahasia umum dan sudah dinormalisasikan di Indonesia. Kenapa bisa?, karena dari masyarakat sendiri yang mudah tergoyang dan mudah terpengaruhi dengan sepeser uang yang dikeluarkan oleh calon tersebut. Calon yang sedang kontestasi politik, akan memperjuangkan untuk mengeluarkan uang dan menghabisi harta kekayaan dari bisnisnya untuk suaranya, demi suara calon rela mengeluarkan segala-galanya demi mencapai kekuasaan dan menjadi penguasa. Kalo menurut Machiavelli menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa tanpa memikirkan orang lain, demi kepentingan pribadi !.