Mohon tunggu...
Karinia Juantika
Karinia Juantika Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa FISIP - UIN Jakarta

menyukai konflik politik

Selanjutnya

Tutup

Politik

60% Anggota DPR Terafiliasi Pebisnis Berasal Dari KIM PLUS!

9 Oktober 2024   14:23 Diperbarui: 9 Oktober 2024   14:33 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tidak heran juga kenapa parpol yang anggota terafiliasi pebisnis ini asalnya dari KIM Plus?, karena mereka juga ditanggung oleh si penguasa di balik KIM Plus ini, selain pebisnis, relasi juga terpengaruh, adanya janji politik, kerja sama politik untuk menguntungkan pribadi. Selain itu juga KIM Plus tidak akan melupakan hasil kerja keras anak-anak parpolnya yang sudah mendukung KIM Plus untuk menembus ke parlemen dan kabinet dari Jokowi ke transisi Prabowo. Ini bisa dinamakan bagi-bagi kue gratis, yang hanya memberikan jabatan karena sudah berkorban untuk membantu dan bekerjasama, bukan memberi jabatan karena intelektual dan kapasitas perseorangan! 

Kenapa Pebisnis?, Masuk Politik Mahal? 

Sesuai data ICW, 60% anggota DPR RI yang terafiliasi pebisnis, memang masuk ke parlemen tidak jauh-jauh dari uang. Kita bisa lihat sesuai realita, politik masih berhubungan dengan uang. Uang segala-galanya untuk menjadi penguasa, terjun ke dunia politik tidak hanya mengandalkan relasi saja, uang juga butuh. Banyak sekali tawaran-tawaran para oligarki untuk menjadi penguasa lewat bisnisnya, mereka bernegosiasi dengan nominal uang yang ditawarkan setinggi-tingginya untuk bisa mencapai kerjasama antara oligarki dengan para elite politik. Contohnya ingin mengubah kebijakan, peraturan dan lain-lainnya untuk kepentingan pribadi. 

Selain antar kerjasama, biaya politik untuk kampanye, blusukan, bansos, serangan fajar dan lain-lainnya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, terdapat anggota DPR RI yang menyatakan mengeluarkan modal sejumlah 80 Miliar. Memang pemilu adalah pesta demokrasi, kampanye juga membutuhkan pesta untuk demokrasi untuk memuaskan para masyarakat, agar luluh dan terpikat dengan paslon yang menggelarkan kampanye tersebut. 

Bisnis Disalurkan Menjadi Money Politic! 

Membuat pesta demokrasi versi kampanye dan blusukan tidak cukup bagi warga dan masyarakat di daerah dan di pelosok negara Indonesia. Masyarakat sekarang sudah pintar, pintar untuk memilih siapa uang yang paling besar maka ia yang dipilih, bukan dilihat dari segi visi-misi, program dan intelektualnya. Maka ini sebuah tantangan kenapa begitu besar modal politik untuk bisa menembus suara yang diraih dan menjadi penguasa di bidang politiknya. Kasus tersebut bisa kita namakan "money politic" dalam memperjuangkan kontestasi politik. 

Money politic ini bukan lagi hal yang haram, bahkan ini menjadi rahasia umum dan sudah dinormalisasikan di Indonesia. Kenapa bisa?, karena dari masyarakat sendiri yang mudah tergoyang dan mudah terpengaruhi dengan sepeser uang yang dikeluarkan oleh calon tersebut. Calon yang sedang kontestasi politik, akan memperjuangkan untuk mengeluarkan uang dan menghabisi harta kekayaan dari bisnisnya untuk suaranya, demi suara calon rela mengeluarkan segala-galanya demi mencapai kekuasaan dan menjadi penguasa. Kalo menurut Machiavelli menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa tanpa memikirkan orang lain, demi kepentingan pribadi !. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun