Mengurai Demokrasi Pemilukada Serentak

Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia baru saja selesai dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, selama setahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf kalah Banyak perubahan yang terasa dikalangan Politik Indonesia dimana adanya kegadungan ditubuh partai politik yang kita tahu merupakan unjuk tombak dalam menjalankan roda demokrasi, Para elite politik sibuk berkonflik dan lupa akan kewajiban utama mereka yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. Sehingga rakyat benar-benar merasakan terwakili dengan wakil rakyat yang dipilih, tetapi harapan itu sirna karena politikus hanya menunjukan kegadungan di gedung parlemen. Dengan saling menyindir dan memperjuangkan kepentingan partai tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.

Rakyat mulai bertanya-tanya niat baik para wakil mereka yang selalu berbicara mengatasnamakan rakyat, tetapi yang Tanya pertanyaan rakyat yang mana? Hal ini harus dijelaskan oleh wakil rakyat tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang jumlah penduduknya terbannyak di kawasan asia tenggara. Dan kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling demokrasi semuanya diberikan kebebesan bagi rakyatnya untuk penentukan tetapi yang menjadi masalah rakyat dibuat binggung dengan pola komunikasi elite politik yang dianggap liar dan tidak menunjukan itikat untuk membangun poros demokrasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.

Sejarah Singkat Demokrasi Indonesia

Bangsa Indonesia sudah mengenal system demokrasi sejak tahun 1945 sampai saat ini, sudah banyak system demokrasi yang digunakan mulai dari demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal sampai dengan Zaman Orde Baru yag di kenal dengan zaman Otoriter dimana selama 32 Tahun bangsa Indonesia hidup di bawa baying-bayang menguasa dengan menindas rakyat dengan mengunakan bahasa untuk Kepentingan Rakyat , rakyat yang mana apakah rakyat yang bisa di ambil tanahnya secara paksa? Atau abg becak yang miskin karena kebijakan yang memiskinkan mereka.

Gejolak di bidang ketahanan semua sektor ketahanan kita lemah, Pemerintah mengunakan momentum gejolak ketahanan disemua sektor ini untuk memperkaya person tertentu dengan mengutang ke bank dunia, mengatasnamakan rakyat Indonesia sehingga nilai tawar Indonesia. Pada tahun 1999 bangsa Indonesia mengalami pergolakan politik yang berimbas dengan lensernya Presiden Republik Indonesia yang kedua Jenderal Purn Soeharto, sebagaian orang menyebutnya bapak pembangunan, sebagian lagi menyebutnya Presiden untuk orang jawa saja, stegmen kedua ini memang perlu penguraian yang telisik sehingga kita semua dapat mengerti kenapa sampai bisa begitu, selama 32 Tahun Memimpin bangsa Indonesia sudah banyak infrastruktur yang di bangun agar meningkatkan tafar ekonomi masyarakat, tetapi pembangunan terpusat menjadi ciri khas bapak pembangunan tersebut sehingga menimbulkan ketergantung daerah terhadapat pusat, Pendidikan yang tidak merata sehingga kesenjangan semakin terasa, hal ini memang sengaja dibuat oleh pemerintah pada zaman orde baru untuk meminimalisir pemberontakan, dengan demikian semua kebijakan harus dilaksanakan mulai dari Jakarta sampai di desa-desa yang terpencil pun harus melaksanakan itu kalau tidak mau di tuduh komunis.

Pesta Demokrasi Indonesia

Tanggal 17 Ferbuari 2016 adanya pelantikan kepala daerah yang terpilih dalam pemilukada serentak di Indonesia, merupakan percontohan demokrasi serentak pertama kali didunia, ini merupakan pesta demokrasi yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia tetapi yang menjadi duku bagi mereka yang kalah, karena kita ketahui dengan adanya Pemulikada serentak ini menghabiskan banyak energi dimana kesiapan bakal calon harus benar-benar matang baik secara etika maupun finicial yang kuat, karena seperti yang kita ketahui bersama dengan adanya pemilukada serentak tidak adanya pendidikan politik yang diberikan oleh para kandidat, tetapi banyaknya money politik sehingga tanpa kita sadari dengan adanya money politik tersebut membuat kualitas demokrasi yang kita banggakan sebagai demokrasi di dunia ini dipertanyakan. Karena tidak adanya pelih rasional yang dihasilkan mala sebaliknya pemilih pragmatis yang dihasilkan.

Hal menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia dikarenakan setiap kandidat yang mengajukan diri untuk menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau Walikota harus mempunyai kekuatan finicial yang kuat, untuk menompang partai politik dan tim sukses dalam melakukan sosialisasi. Sangat berbeda dengan negara demokrasi di eropa dan amerika dimana Partai Politik dalam memilih kepala daerah atau negara bagian bukan dilihat dari kekuatan finicial tetapi dilihat dari blue print untuk membawa kemakmuran untuk daerah tempatnya dan memberikan pendidikan politik dan pembangunan yang menunjang perkembangan ekonomi. 

Hal ini yang harus diperhatikan dan ditiru oleh para elite politik di Indonesia. Hal ini seharusnya diterapkan dalam pemilukada serentak karena hal ini sangat berpotensi untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia, karena waktu kampanye yang sangat panjang sehingga bisa menghasilkan pemilih yang rasional tanpa mengunakan money politik. 

Tetapi cukup dengan mengkaji Blue Prient dan visi misi untuk membangun daerah sehingga membuat ketimbangan antara daerah tidak ada jarak dan tidak ada yang tertinggal. Konsep ini merupakan cita-cita yang ditunggu oleh para pengiat demokrasi seperti Mansyur Fakih dalam bukunya runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi dimana dalam teorinya menjalaskan kemakmuran dan kesejahteraan itu bukan hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan sumber daya manusia untuk menopakan perekonomian kaum tertindas sehingga tidak menimbulkan ketimpangan.