Petroneering adalah Perusahaan Asing yang bermarkas di Amerika. Perusahaan tersebutlah yang menjadi tempat Archandra Tahar bekerja dan menjadi pimpinan perusahaan tersebut. Siapa Pemilik Petroneering? Informasi yang beredar dilapangan, Petroneering adalah perusahaan milik sang The Gasoline God Father atau mafia migas bernama MRC.Â
Benarkah hal tersebut? Tidak ada yang tahu pasti, namun Petroneering bukanlah perusahaan besar karena bila dilihat dari laporan keuangannya dalam 1 satu tahun hanya ber-omzet puluhan milliar rupiah saja. Andai jika benar bahwa Petroneering milik sang The Gasoline God Father, maka dugaan munculnya Archandra Tahar yang kala itu sudah menjadi Warga Negara Amerika menjadi Menteri ESDM patut dicurigai membawa kepentingan "Mafia Migas".
Presiden Jokowi dengan semangat kerja yang selalu didengungkan sejak awal tampaknya harus serius memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan atas Kontrak Inspeksi RIG di Pertamina EP yang selama ini dikerjakan oleh Archandra Tahar dengan 2 orang staffnya.
Kontrak Inspeksi yang sudah dikerjakan oleh Archandra Tahar sejak Syamsul Alam menjabat Dirut Pertamina EP berlangsung hingga tahun 2016 sebelum diputus Dirut Pertamina EP yang baru. Pemutusan Kontrak tersebut kabarnya dilakukan Karena kontrak tersebut adalah bentuk pemborosan. Nilai kontrak 1.2 M perbulan untuk 3 orang Archandra Tahar dan 2 staff nya layak diperiksa penegak hukum. KPK atau Kejaksaan harus memeriksa realisasi pekerjaan ini, karena realisasi kontrak ini patut diduga fiktif.
Pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin Archandra Tahar melakukan inspeksi berkala secara benar sementara Archandra Tahar berada di Amerika? Ditambah lagi dengan masalah kontrak yang tidak memiliki NPWP. Pada saat kontrak ditanda tangan, informasinya Archandra Tahar dicatat sebagai Warga Negara Indonesia, namun janggal karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Kedekatan antara Syamsu Alam dan Archandra Tahar  sepertinya menjadi alasan  kenapa Syamsu Alam membiarkan dan menanda tangani kontrak yang melanggar aturan. Bahkan dugaan itu semakin kuat ketika banyak informasi beredar bahwa diduga salah seorang anak dari Syamsu Alam diurus oleh Archandra Tahar selama di Amerika. Apakah benar demikian? Hanya Syamsu Alam dan Archandra Tahar yang tahu.
Yang namanya inspeksi, artinya inspektornya harus turun kelapangan. Nah, silahkan penegak hukum memeriksa time sheetnya. Benarkah Archandra Tahar turun kelapangan? Berapa kali Archandra Tahar memeriksa RIG dilaut lepas? Berapa kali Archandra Tahar ke Indonesia untuk inspeksi? Mestinya tiap bulan karena dibayar setiap bulan, ini harus diusut secara tuntas. KPK tidak boleh diam karena ada uang milliaran setiap bulan beredar tanpa realisasi yang jelas.
Ada cacat moral yang terjadi atas diri Archandra Tahar. Pertama bahwa Archandra Tahar berbohong tentang status kewarga negaraannya, kedua memiliki kontrak dengan Pertamina EP yang patut diduga realisasinya fiktif. Saya kira yang paling merasakan dan menerima kebohongan tersebut adalah Presiden karena harus dipermalukan sebagai pelanggar UU saat melantik Archandra Tahar sebagai menteri ESDM Agustus 2016 lalu, meski harus diberhentikan dalam tempo 20 hari setelah menjabat namun diangkat kembali menjadi Wakil Menteri ESDM. Hanya manusia berwatak pemburu jabatanlah yang mau menerima jabatan lebih rendah dari sebelumnya karena memang tidak punya harga diri.
Semoga Presiden tidak lagi dibuai oleh cerita kosong dari Archandra Tahar terlebih terkait penggantian Dirut Pertamina. Nasib bangsa jangan diberikan dan dipertaruhkan kepada masukan-masukan dari pihak-pihak yang tidak amanah dan suka kebohongan dan punya kepentingan serta cacat integritas. Presiden mesti lebih berhati-hati terhadap penyusupan yang dilakukan oleh para mafia demi kepentingan kelompoknya. Pertamina adalah urat nadi bangsa, jangan sampai gara-gara Archandra Tahar kemudian Pertamina rusak. Archandra Tahar patut diduga punya kepentingan menempatkan seseorang untuk jadi Dirut Pertamina. Mungkin tujuannya untuk menutupi kontrak kerjanya di Pertamina EP yang sarat kejanggalan dan patut diduga fiktif atau korupsi.
