Syariah: Memberdayakan Masyarakat Pesisir

“Masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Komunitas ini relatif masih tertinggal, yang ditandai dengan poverty headcount index masih 0,28. Dengan kata lain, masih terdapat kira-kira 28% dari populasi tergolong miskin. Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir ini sungguh sangat ironis, karena negeri ini memiliki potensi sumberdaya kelautan yang kaya”, demikian dikemukakan oleh Dr. Sudirman Saad (Direktur Pembedayaan Masyarakat Pesisir). Kemiskinan masyarakat pesisir Indonesia sudah mencapai angka cukup tinggi yakni sekitar 80 persen dengan pendidikan rendah. Padahal, wilayah pesisir yang mencapai sekitar 81.000 km merupakan salah satu kekayaan yang paling besar yang dimiliki Indonesia. Kekayaan negara keulauan terbesar di dunia ini bukannya tidak dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan, melainkan sudah digunakan untuk kegiatan perikanan, pariwisata bahari, dan pertambangan. Secara publik, pemerintah telah banyak menyusun program dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan PNPM Mandiri. Namun program tersebut belum sepenuhnya mampu men-cover publik. Oleh karena itu perlu semacam progrma yang selain memberikan suntikan dana juga perlu pendampingan, sebagaimana prinsip muamalah. Potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir seperti sumberdaya ikani yang tidak dapat habis, termasuk budidaya rumput laut, mutiara, terumbu karang. Namun sampai saat ini potensi tersebut justru dimanfaatkan pihak asing seperti budidaya mutiara di daerah saya Prigi Trenggalek. Sedangkan masyarakat lokal hanya menjadi buruh kasar yang tak jelas nasibnya. Jika ada program yang friendship dan asistenship rutin dan berkesinambungan maka tidak mungkin kuantitas kemiskinan masyarakat pesisir bangsa ini akan menurun. Dan saya yakin dalam prinsip muamalah Islam terdapat di dalamnya.