Memiliki kekurangan dari salah satu indera tidak menjadi penghalang bagi penderita tuna rungu beraktivitas dan mengejar cita-cita yang diimpikan. Justru kekurangan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi penyandang tuna rungu.
Tanggal 29 September menjadi hari penting bagi saudara-saudara kita, penyandang tuna rungu di dunia. Untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan pendapatnya. Agar mereka mendapatkan semua hak-hak yang menjadi miliknya. Karena mereka pun ingin merasakan keseteraan dengan masyarakat lainnya, terutama di bidang pendidikan, dunia kerja, dan aksesibilitas.
Bagi yang belum mengetahui, para penyandang tuna rungu mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka merasa kesulitan dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Karena semua pelajaran di sana menggunakan bahasa isyarat  SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) sebagai bahasa isyarat resmi yang diakui pemerintah.
Akibatnya, siswa dan siswi menngalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) sehari-hari, karena hambatan komunikasi yang kurang efektif. Di Indonesia ada dua bahasa isyarat yang digunakan, yaitu sistem bahasa isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).
Perbedaan antara keduanya terletak pada penggunaan tangan. SIBI menggunakan abjad sebagai panduan bahasa isyarat dengan tangan satu. Sedangkan BISINDO menggunakan gerakan tangan (dua tangan) sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahsa siyarat.
Yang menjadi polemik mendasar di sini adalah, BISINDO adalah bahasa "ibu" mereka, para penyandang tuna rungu, yang merupakan bahasa alami budaya Indonesia. Tentunya mereka lebih mudah menggunakan BISINDO karena digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa ini sudah sudah digunakan turun temurun di kalangan tuna rungu. Tapi, yang diakui dan resmi oleh pemerintah hanya SIBI, sehingga di semua SLB menggunakan SIBI.
Menurut Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 6, Tonny Santosa M.Pd., SIBI merupakan isyarat bahasa yang digunakan kosa isyaratnya mirip seperti saat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
Selain polemik di bidang pendidikan, para penyandang tuna rungu juga kesulitan mendapatkan akses pekerjaan. Karena banyak perusahaan yang menolak jika calon karyawannya memiliki kekurangan. Sedangkan semua orang di dunia ini tentu memiliki potensinya masing-masing. Semua itu sudah diatur secara tertulis di UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, disebutkan bahwa dari 100 orang yang bekerja diperusahaan, ada satu orang dari kalangan disabilitas.
Tidak berhenti sampai disitu, aksesibiltas untuk fasilitas umum juga menjadi kendala yang masih sering ditemukan. Misalnya untuk fasilitas umum, seperti rumah sakit, stadion, apotek, bandara, kantor pos atau di bank.
Para penyandang tuna rungu ini tentunya berada di mana-mana. Begitu banyak panti asuhan tuna rungu di Indonesia. tentunya permasalahan di atas pun menjadi permasalahan adik-adik panti asuhan juga. Dengan momentum ini, jadikan semua hambatan dan kekurangan saat ini tidak dialami juga oleh adik-adik panti asuhan di masa depan nanti.
Jangan sampai senyum dan bahagia yang ingin dia dapatkan dalam hidup ini, sirna dengan ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas bagi kalangan disabilitas. Karena semua yang hidup di dunia, harus mendapatkan fasilitas yang selayaknya, karena negeri yang indah adalah negeri yang ramah kepada disabilitas.
