Analisis Liberalisme dan Realisme: Pembelian Kapal Selam Australia dari Amerika Serikat

Pembelian kapal selam oleh Australia dikritik keras oleh Paul Keating, mantan PM Australia 1991-1996 yang menyebutkan bahwa rencana pembelian kapal selam nuklir senilai $368 miliar sebagai 'kesepakatan terburuk sepanjang sejarah' dan 'keputusan internasional terburuk' (The Guardian, 2023).

Berangkat pada liberalisme maka negara menurut Doyle (2008) dalam Abubakar Eby Hura (2011) menjelaskan fondasi liberalisme tersusun atas tiga hal. Pertama, 'kebebasan negatif' artinya negara memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang, seperti menentukan yang baik atau buruk, kebebasan pers, berbicara dan lain-lain. 

Kedua, 'kebebasan positif' artinya negara berhak melindungi dan memperjuangkan kesempatan atas kebebasan, seperti hak sosial, ekonomi dan lain-lain. Hak ini penting bagi negara-negara liberal karena hak ini membuka mereka untuk dapat mengekspresikan kebijakan politik luar negerinya diberbagai aspek. Ketiga adalah partisipasi demokrasi dan perwakilan untuk menjamin dua hak sebelumnya.

Para penganut liberalisme tentu menilai bahwa pembelian kapal selam Australia sama dengan upaya meningkatkan potensi perang atau sebagai upaya melawan hukum alam dan tidak rasional atau disebut sebagai upaya artifisial dan bukan produk keunikan sifat manusia. Kalaupun perang terjadi, maka perang itu disebabkan pemerintahan yang tidak demokratis dan militeristik serta untuk kepentingan para penguasa. 

Lebih lanjut penganut liberal mengatakan jika perang terjadi, maka perang menjadi alasan untuk menaikkan pajak, memperluas aparatur demokrasi dan meningkatkan kontrol negara terhadap rakyat. 

Perang adalah kanker dalam badan politik, tetapi manusia diberi kekuatan untuk mengobatinya sehingga obatnya adalah demokrasi dan perdagangan bebas. Penggunaan demokrasi sebagai alat menentukan kekuasaan elit politik mungkin tidak dapat efektif pada kasus ini, tetapi perdagangan bebas dapat menekan fokus negara untuk mengurangi potensi perang seperti kasus ini. 

Jadi, meskipun keputusan pembelian terkesan memicu perdebatan militer di kawasan pada situasi anarkis sekalipun, tetapi kerjasama-kerjasama khususnya ekonomi tetap dapat dilaksanakan, misalnya kerjasama bilateral Australia-China, China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) (China Briefing, 2022).

Selain itu, Australia juga memiliki opsi untuk dapat membeli dua kapal selam setelah kesepakatan awal pada 2030. Tiongkok telah menerima glancing reference mengenai tindakan AUKUS sebagai upaya merespon peningkatan kekuatan militer Beijing dan kehadirannya di Asia Pasifik. Kesepakatan trilateral ini tidak hanya sebatas kapal selam, tetapi juga bekerjasama membangun kemampuan kecerdasan buatan, senjata hipersonik dan kerjasama tekonologi (Al Jazeera, 2023).

Dunne dan Schmidt (2014) menyebutkan jika para pemikir neo realis berpendapat bahwa situasi kondisi politik internasional saat ini didasari oleh perebutan kekuasaan, walaupun kenyataannya tidak terdapat keterkaitan dengan sifat manusia. Persaingan keamanan dan konflik antarnegara disebabkan oleh minimnya otoritas yang menyeluruh dari sebuah negara. 

Waltz (realisme defensif) mendefinisikan struktur sistem internasional dalam tiga elemen: prinsip pengorganisasian; diferensiasi unit; dan distribusi kapabilitas. Waltz mengidentifikasikan dua prinsip pengorganisasian yang berbeda yakni anarki  yang sesuai dengan dunia politik internasional dan hierarki sebagai dasar tatanan domestik. Unit-unit sistem internasional (AUKUS) secara fungsional mirip dengan negara berdaulat. Untuk memahami output internasional yang krusial maka diperlukan distribusi kemampuan diantara negara AUKUS. 

Distribusi kekuasaan dalam sistem internasional merupakan elemen kunci untuk memahami output-output internasional, seperti perang, perdamaian, aliansi politik dan balance of power.