Contoh politik identitas yang terkait etnis paling konkrit adalah kebencian rahasia yang sering disuarakan oleh kelompok kelompok politik tertentu dalam pemilu 2019 bahkan suara-suara itu masih nyaring terdengar slogan-slogan seperti "antiasing" dan "antiaseng" yang kerap dilontarkan sejumlah tokoh politik dalam kampanye pemilu 2019 mengindikasikan bahwa politik identitas berbasis etnis masih hidup dalam landscape politik Indonesia modern.
Masalahnya adalah apakah perkembangan politik identitas di Indonesia saat ini sama bahayanya dengan tren politik identitas yang terjadi di India?. Ada pro dan kontra. Sejumlah pihak mengatakan bahwa munculnya politik identitas adalah hal yang biasa dalam praktik demokrasi apabila di sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ketiga di dunia sepanjang dilakukan dalam kerangka demokrasi dan tidak menggunakan kekerasan apapun bentuknya itu sah-sah saja. Demokrasi adalah ruang bebas bagi siapa saja dan kelompok manapun untuk mengartikulasi kepentingan identitasnya, sepanjang ia mengedepankan konsensus bersama dan mengamini nilai-nilai demokrasi.
Menurut Dr. Suryadi (2020) selama sistem yang berlaku belum dapat mengakomodasi secara adil terhadap kepentingan berbagai kelompok yang ada politik identitas akan selalu mewarnai dinamika politik di republik ini bahkan di negara-negara demokrasi liberal yang tingkat kemiskinannya sudah sangat rendah pun, politik identitas masih saja hadir. Politik identitas tidak dapat disederhanakan sebagai baik atau buruk, berbahaya atau tidak berbahaya, merusak atau membangun. Politik identitas adalah soal artikulasi kepentingan. Sejauh dalam mengartikulasikan kepentingan itu selalu dilakukan di atas basis nilai-nilai dan kepentingan bersama yang sudah disepakati, tidak ada masalah dengan politik identitas.
