Mohon tunggu...
Kanwil Kemenkumham Maluku
Kanwil Kemenkumham Maluku Mohon Tunggu... Administrasi - Media Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku

Media Pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku yang dikelola Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi dibahas dalam Rapat Pelaksanaan RB Kemenkumham Tahun 2023

6 Februari 2023   19:25 Diperbarui: 6 Februari 2023   19:32 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Doc. Humas Kanwil Kemenkumham Maluku

Ambon, KUMHAM MALUKU - Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi dibahas dalam Rapat Pelaksanaan RB Kemenkumham Tahun 2023, Senin (06/02) diinisiasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI kegiatan diikuti oleh Kabag Program dan Humas Abd Malik Wagola mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku M. Anwar N bersama pegawai Subbagian Humas, RB dan TI dari Aula lt.4 melalui zoom cloud meeting.

Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Ida Asep Somara ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara.

"Penajaman Road map Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan road map yang lebih komperehensif dan mampu memberikan dampak nyata, baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional." Ujar Agus.

Dijelaskan olehnya bahwa terdapat empat poin utama dalam penajaman road map diantaranya penajaman goal setting, penetapan program atau kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus reformasi birokrasi tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hulu hilir dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Mempertajam landasan penyampaiannya, Agus menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong Reformasi Birokrasi Tematik yakni reformasi birokrasi yang mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya.

"Reformasi Birokrasi Tematik ini dirumuskan untuk mewujudkan tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu pencapaian pembangunan nasional. Pelaksanaan RB Tematik tidak akan terwujud jika tidak dibarengi dengan strategi dan pengelolaan yang tepat." tandasnya. (Humas/AI)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun