Mohon tunggu...
HUMAS KEMENKUMHAM SULTRA
HUMAS KEMENKUMHAM SULTRA Mohon Tunggu... Penegak Hukum - KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

INSTANSI PEMERINTAH

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kanwil Kemenkumham Sultra Analisis Permasalahan Hukum di Konawe

29 Agustus 2022   18:40 Diperbarui: 29 Agustus 2022   18:48 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) melalui Bidang HAM melakukan kegiatan rapat koordinasi dan konslutasi terkait Analisis Kebijakan melalui Sistim Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) di Kabupaten Konawe, Senin (29/8/2022).

Kegiatan kordinasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Kabid HAM), Sunyoto, bersama Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum, Asnal Laipa dan staf  diterima oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Tahiruddin di ruang rapat Sekda Kabupaten Konawe. 

Hadir dalam rapat kordinasi dan konsultasi yakni; Kasat Narkoba Polres Konawe, AKP. Andi Musakkir, Kepala BNK Konawe, H. Badaruddin, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Unaaha, Supriono, Plt. Kadis Nakertrans Kabupaten Konawe, Lidya Wulandari, Kapus PPHAM Universitas Halu Oleo, Dr. Heryanti, dan Kasubbag Bantuan Hukum setda Pemerintah Kabupaten Konawe.

Dalam kesempatan ini, ada dua hal yang menjadi fokus kegiatan diantaranya Permasalahan Hukum terkait ketenagakerjaan pada sektor Pertambangan yang ada di VDNI dan OSS Morosi., Kabupaten Konawe serta permasalahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Konawe. 

Dari hasil rapat kordinasi dan konsultasi tersebut, Kabid HAM menyimpulkan bahwa Pertama; Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah menyikapi permasalahan-permasalahan terkait ketenagakerjaan yang ada di perusahaan Pertambangan VDNI dan OSS Morosi, Kabupaten Konawe. "Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Konawe sudah mengambil langkah-langkah dalam menyikapi permasalahan yang ada. 

Kedua; Untuk penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mari kita sama-sama sinergi dalam menyikapi hal ini, agar penanganan baik preventif maupun represif secara berbarengan yang lebih penting dan utama bagaimana memberikan sosialisasi dan penyadaran akan bahaya narkotika," pesan Sunyoto.

Sementara itu, Asisten II menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendukung langkah Kemenkumham Sultra dalam mengkaji permasalahan-permasalahan Hukum diwilayahnya. "Kami akan selalu bersinergi dalam kegiatan seperti ini," ungkapnya.Hal yang sama diungkapkan pula oleh Kasat Narkoba Polres Konawe. 

Pihaknya menyampaikan rasa terimakasih kepada langkah Kemenkumham Sultra ini. "Kami sangat berterima kasih apa yang dilakukan Kemenkumham Sultra ini. Dengan kajian ini mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah," ungkap Andi Musakkir.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun