Berjalan-jalan di Malioboro, Yogyakarta, jelas sebuah kaos dengan slogan bahasa Jawa di lapak-lapak pedagang bertuliskan,"Piye kabare bro? Penak jamanku tho.." dengan foto Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Namun, ketika orang-orang berbicara tentang Soeharto di Jakarta, teringatlah Kerusuhan 1998, Peristiwa Malari 1974 dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran di bagan pemerintahan.
Era orde baru dimulai pada 11 Maret 1966 (Mustofa Sh. 2009) ketika dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang berisikan pemberian mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan. Perpindahan kekuasaan ini menjadi momentum reformasi besar-besaran di berbagai bidang. Akan tetapi, yang menjadi titik terberatnya adalah perekonomian Indonesia.
Ekonomi era orde baru sendiri bisa dibagi menjadi tiga bagian dimana masing-masing periode memiliki perbedaan yang jelas. Periode itu terbagi menjadi:
1966-1973 (stabilisasi, rehabilitasi, liberalisasi parsial dan pemulihan ekonomi)
1974-1982 (oil booms, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan intervensi pemerintah yang meningkat)
1983-1996 (post-oil booms, deregulasi, pembaruan liberalisasi, dan ekspor tinggi)
Reformasi 0.0
Di awal pemerintahan Orde Baru, ada beberapa permasalahan ekonomi yang menjadi peninggalan orde lama, yaitu: