[caption id="attachment_166126" align="aligncenter" width="441" caption="ilustrasi : google.com"][/caption]
Salah satu pemicu konflik di Tanah Papua adalah pemahaman tentang SEJARAH integrasi Papua. Selama ini, masalah inilah (sejarah integrasi Papua) yang menjadi pemicu munculnya sikap saling curiga antara aktivis Papua dengan Pemerintah Indonesia.
Padahal sejarah integrasi dimaksud sudah SANGAT JELAS, tertulis dan terdokumentasikan secara resmi hingga ke badan dunia PBB.
http://politik.kompasiana.com/2012/02/13/dokumen-resmi-pbb-tentang-sejarah-integrasi-papua-bagian-3/
Karenanya, sangat mudah untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa suasana saling curiga itu memang sengaja dimuculkan sebagai bagian dari upaya sistematis untukmelepaskan Papua dari NKRI. Oleh siapa? Oleh Belanda. Aktivis Papua hanya operatornya, tetapi aktornya tetap Belanda dengan pola lama: devide et impera. Mengapa Belanda? Inilah alasannya :
Setelah berbagai upaya yang dilakukan pihak Belanda pada masa lalu, baik melalui operasi intelijen maupun invasi militer (ingat, Belanda pernah mengerahkan kapal induknya Karel Dorman ke wilayah perairan Papua awal 1960-an), juga melalui upaya diplomasi dan negosiasi, hasilnya selalu KALAH. Maka digelarlah REFERENDUM (Pepera 1969) yang hasil akhirnya justeru semakin memastikan Belanda harus angkat kaki dari Tanah Papua.
Maka kini, pihak Belanda hanya bisa mencari-cari dalih untuk mengobati luka sejarahnya yang dipecundangi Indonesia, dengan cara MENGGOYANG SEJARAH integrasi Papua. Para aktivis Papua tanpa sadar telah digiring oleh propaganda Belanda dan sekutunya untuk mengembalikan status politik wilayah Papua ke titik nol. Sasaran yang paling empuk adalah mensuport tokoh gereja seperti Pdt.Socratez Sofyan Yoman, mantan napi Benny Wenda serta Mako dan Buchtar Tabuni, tokoh adat Forkorus Yaboisembut dll, untuk terus-menerus mempersoalkan mekanisme PEPERA yang tidak sesuai mekanisme baku internasionalone man one vote.
Prinsip Bung Karno
Sebelum mengurai lebih jauh tentang alasan-alasan dilaksanakannya PEPERA dalam proses integrasi Papua ke dalam NKRI, saya cuplik sebagian isi Pidato Bung Karno yang menggambarkan sikap tegasnya terkait masalah Papua :
“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakna tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak!
Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia…”
(Dikutip dari Pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, tanggal 4 Mei 1963)
(Bersambung......)
Berita dan artikel referensi :
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html
http://politik.kompasiana.com/2012/02/14/dari-dialog-hingga-konfrontasi-sejarah-papua/
http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/merah-putih-di-hollandiadirgahayu-port-numbay/
