Strategi Aktivis Papua Merdeka Menyambut Kedatangan Delegasi MSG

[caption id="attachment_250374" align="aligncenter" width="500" caption="karikatur tentang isu-isu kampanye hitam aktivis papua merdeka dan aktor-aktornya. (sumber:http://www.flickr.com/photos/73051170@N08/7592079514/in/photostream/) "][/caption]

Saat ini di Noumea, New Caledonia tengah berlangsung The 19th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders Summit, sebuah forum kerjasama ekonomi beranggotakan lima negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan New Caledonia yang diwakili oleh kelompok politik Kanak, FLNKS (Front de Liberation National Kanak Socialiste).

Berbeda dengan pertemuan-pertemuan MSG sebelumnya, pertemuan kali ini memiliki nilai politis cukup sensitif bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya, forum MSG mengundang perwakilan aktivis Papua merdeka ke forum tersebut. Mereka yang diundang tersebut adalah Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Paula Makabori, dan Andy Ayamsieba dari kelompok politik yang belum lama ini dibentuk bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Organisasi ini kemudian menyertakan pula mantan perdana menteri Vanuatu, Barack Sope yang bertindak sebagai penasehat WPNCL untuk turut hadiri dalam forum MSG yang berlangsung sejak 18 – 21 Juni 2013 itu.

[caption id="attachment_250376" align="aligncenter" width="482" caption="wakil aktivis Papua merdeka di KTT MSG. Dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba (sumber: http://suarapapua.com/2013/06/jika-papua-jadi-anggota-msg-status-indonesia-sebagai-pengamat-dicabut/)"]

13717949431153697541

[/caption]

Sementara delegasi resmi mewakili Indonesia ke dalam forum itu adalah Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya sebagai ketua tim, dengan anggota Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Ataruri, Mantan Menteri Perhubungan Fredy Numberi, mantan Dubes RI di Venezuel Michael Manufandu, staf khusus Presiden RI Velix Wanggai serta Frans Alberth Yoku dan Nick Meset (Ketua Adat/mantan petinggi OPM).

Sedianya, usai pertemuan MSG itu akan ada utusan anggota MSG yang berkunjung ke Jakarta dan Papua. Terkait hal itu, Victor Tutugoro, Chairman MSG mengatakan, pihaknya telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan mereka harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.

“...Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.” ujar Tutugoro sebagaimana dikutip media online lokal tabloidjubi.com.

Tujuan Undangan Indonesia

“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia dalam forum MSG itu. http://tabloidjubi.com/2013/06/20/delegasi-msg-akan-kunjungi-papua-dalam-dua-bulan-ke-depan/

[caption id="attachment_250379" align="aligncenter" width="363" caption="Michael Manufandu bersama PM Solomon Islands, Gordon Darcy Lilo (sumber:Jubi)"]

13717957871019576879

[/caption]

Dari pernyataan Michael Manufandu itu, sangat nampak sikap fair Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kondisi obyektif Papua kepada saudara-saudara serumpun Melanesia dari forum MSG. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi HAM di Papua, perkembangan demokrasi, politik, ekonomi dan pembangunan, perkembangan pendidikan, sosial budaya. Mereka juga bisa melihat secara langsung kondisi para napi di lapas-lapas yang selama ini dikampanyekan sebagai tapol/napol. Sulit diterima akal sehat bahwa Pemerintah akan merekayasa dalam waktu singkat untuk hanya memperlihatkan hal-hal yang dianggap positif dan menyembunyikan yang negatif. Pemerintah bahkan mempersilahkan delegasi MSG untuk untuk bertemu dan berdialog dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang mau ditutup-tutupi?

Isu-isu Lama

Lantas, apa yang akan dilakukan para aktivis Papua merdeka? Sudah bisa ditebak, mereka akan mengungkap kembali isu-isu lama dengan cara yang profokatif sebagaimana yang selama ini mereka kampanyekan kepada dunia internasl. Yaitu bahwaPapua masih terpinggirkan dari pembangunan Indonesia (isolasi pembangunan), bahwa di Papua telah terjadi pemusnahan etnis Melanesia (genosida), masih terjadi pelanggaran HAM secara sistematis oleh militer Indonesia, ada penangkapan dan pembunuhan para aktivis secara semena-mena, bahwa Otsus Gagal total, bahwa di masa lalu telah terjadi pemutarbalikan hasil PEPERA, dan masih banyak lagi yang lain.Ujung-ujungnya adalah menuntut merdeka, alias berpisah dari NKRI. http://politik.kompasiana.com/2011/03/30/apapun-kemasannya-papua-merdeka-misinya-350797.html

apakah delegasi MSG akan mempercayainya? Tentu saja tidak. MSG akan fokus pada masalah HAM, tidak tidak akan mencampuri masalah KEDAULATAN wilayah negera tertentu. Sikap MSG itu sebagaimana diungkapkan salah seorang pendiri MSG, Michael Somare (mantan Perdana Menteri PNG).

"... Masalah Anda adalah masalah internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia... Anda tidak harus membawa masalah Anda dari sisi Anda kepada kami karena, seperti PNG, kami memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan kami berbagi perbatasan bersama,” kata Somare. http://pacific.scoop.co.nz/2013/06/sir-michael-somare-calls-on-msg-to-be-inventive-over-west-papuan-future/