Di Era Jokowi, Papua akan Minta Merdeka?

[caption id="attachment_322936" align="aligncenter" width="518" caption="ilustrasi: Presiden SBY memukul Gong Perdamaian Dunia di Taman Pelita Ambon, Maluku, Rabu (25/11/2009) untuk memperingati puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia tahun 2009. (Foto : tanbihun.com)"][/caption]

Pikiran atau lebih tepatnya ‘kekhawatiran’ ini muncul tidak hanya atas dasar informasi-informasi terkini yang berkembang di media mainstream maupun media lokal tetapi juga sudah muncul riak-riak kecil di lapangan. Kelompok pendukung Papua merdeka seakan mendapat angin untuk mewujudkan ideologi mereka karena ‘merasa’ punya andil dalam pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Padahal pada masa kampanye Pilpres maupun Pileg 2014 yang lalu, sebagian dari mereka gencar melancarkan kampanye ‘Boikot Pemilu’. Untung saja masyarakat Papua tak menghiraukannya, bahkan angka partisipasi masyarakat Papua dalam Pemilu tahun ini meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Dan Jokowi-JK telah mencatat kemenangan telak di Tanah Papua. Setelah itu mereka lantas menepuk dada dan mengaku punya andil besar memenangkan Jokowi-JK.

Hal itu dapat dibaca dari pernyataan seorang tokoh Papua merdeka Jacob Rumbiak yang selama ini berlindung di balik suaka politik dari pemerintah Australia. Tokoh yang terlibat dalam aksi “Freedom Flotilla” pada September 2013 itu dalam sebuah wawancara dengan media online nasional pekan lalu mengatakan, mereka siap berdialog dengan Pemerintahan Jokowi-JK. Jika kemerdekaan Papua bisa dicapai dengan dialog, maka pertumpahan darah bisa dihindarkan. Begitu sesumbarnya.

Dalam wawancara itu Jacob Rumbiak yang mengklaim diri sebagai Menlu ‘negara’ Federasi Papua Barat ini merasa sangat percaya diri untuk merundingkan kemerdekaan dengan Presiden terpilih Jokowi kelak setelah dilantik nanti. Ia juga mengaku sudah berhasil membentuk basis perjuangan di tujuh wilayah adat Papua serta basis gerakan pemuda, pelajar, mahasiswa di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selain di dalam negeri, basis gerakan pemuda pelajar juga sudah terbentuk di Amerika, Eropa, Australia, dan pasifik. http://www.pkspiyungan.org/2014/09/separatis-papua-kami-sedang-negosiasi.html

Apakah pernyataan Jacob Rumbiak di atas ada kaitannya dengan tekad Pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana diutarakan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto bahwa pihaknya akan mengembangkan dialog terkait persoalan Papua? (Baca: Kompas.com 29/8/2014). Jika benar demikian, maka pernyataan Jacob Rumbiak itu tidak hanya sekedar sesumbar, tetapi lebih dari itu harus menjadi warning bagi para penggagas dialog dari Tim Transisi Jokowi-JK. Kira-kira seperti itulah isi hati kelompok pendukung Papua merdeka yang akan disuarakan dalam dialog nanti.

Suka atau tidak suka, apa yang disebut Jacob Rumbiak sebagai ‘basis perjuangan’ di dalam dan di luar negeri itu sebetulnya adalah bagian dari aktor-aktor dialog yang mesti diakomodir aspirasinya oleh para penggagas dialog dari kubu Pemerintahan Jokowi-JK. Ini sejalan dengan hasil rekomendasi dialog yang pernah digelar pada era SBY yang dikenal dengan Konferensi Perdamaian Papua (KKP) tanggal 5-7 Juli 2011 lalu. KKP itu dihadiri Menkopolhukam Djoko Sujanto sebagai keynote speaker pada acara pembukaan, serta sejumlah tokoh penting dari Jakarta seperti Bambang Darmono, Prof Ikrar Nusa Bhakti, Prof. Indria Samego, Dr. Elga Sarpaung dan Dr.Richard Chauvel dari Victoria University, para peneliti dan DPD RI. https://id.berita.yahoo.com/menko-polhukam-konferensi-perdamaian-papua-himpun-aspirasi-054411368.html

KKP yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Cendrawasih Abepura, Papua itu menghasilkan rekomendasi antara lain berupa usulan juru runding yang mewakili ‘bangsa’ Papua Barat yaitu : Rex Rumakiek, Dr. John Otto Ondawame, Benny Wenda, Octovianus Mote, Leoni Tanggahma. Tokoh-tokoh yang direkomendasi KKP itu dari track record mereka boleh dibilang sangat ‘papua merdeka’ minded.

Pertanyaannya, sudah siapkah para penggagas dialog dari Tim Transisi Jokowi menghadapi aspirasi-aspirasi itu? Belum lagi aspirasi dari aktr-aktor di dalam negeri seperti kelompok TPN-OPM yang berbasis di gunung, kelompok parlemen jalanan yang selama ini beraksi di kota-kota, tokoh-tokoh gereja, dsb. Tim Jokowi harus sudah siap dengan skenario-skenario terburuk jika dialog itu nanti jadi digelar.

Belajar dari “kekecewaan” Pemerintah atas hasil rekomendasi KKP 2011 lalu, rancang-bangun dialog masalah Papua yang sudah dicanangkan sebagai agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK pasca dilantik nanti, harus benar-benar matang. Jika tidak, sama saja hanya mau membawa tuntutan merdeka kelompok OPM ke ruang politik publik. Dampaknya bisa saja menjadi tidak terkendali, ibarat bola liar yang bisa digiring kesana-kemari oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Dan sangat mungkin pihak asing akan ikut memanfaatkannya untuk kepentingan politik ekonomi mereka. Salam Perdamaian....