Mohon tunggu...
Kang Suhandi
Kang Suhandi Mohon Tunggu... Guru - Tinggal di Bogor

Praktisi Pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Wapres Minta Kepala Sekolah Dirotasi Lintas Provinsi, Akankah Menimbulkan Kegaduhan?

9 Februari 2018   22:32 Diperbarui: 10 Februari 2018   06:57 1165
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kebijakan atau wacana akan digulirkannya kebijakan rotasi kepala sekolah lintas provinsi ini pun, menjadi sebuah kekhawatiran dan rasa was-was yang mendalam. Saat ini saja, pendidikan menengah yang di dalamnya ada jenjang SMA/SMK/MA sudah berlalu rotasi kepala sekolah lintas Kabupaten/Kota.

Sebagai abdi negara, jika dikembalikan kepada ketaatan pasti setiap pegawai akan menyatakan kesiapannya, apalagi jika pertimbangannya strategis. Akan tetapi, secara teknis dan psikologis akan sangat berdampak pada diri kepala sekolah yang terkena rotasi. Dan tidak mustahil, kebijakan ini jika diberlakukan akan menimbulkan satu kegaduhan baru dunia pendidikan kita.

Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan ketidakefektifan kebijakan ini ialah :

Pertama, usia kepala sekolah yang secara umum merupakan guru senior yang kadang terkendala dalam hal pergerakan atau mobilisasi karna harus menempuh jarak yang jauh di luar provinsi,termasuk keadaan kepala sekolah perempuan yang lebih beresiko.

Kedua, penempatan di sekolah baru yang berada lintas provinsi mendorong kepindahan domisili. Ini beresiko meninggalkan keluarga dalam waktu lama, akan terasa berat bagi kepala sekolah yang bersangkutan.

Ketiga, memerlukan proses adaptasi yang lama di tempat baru, baik secara lultur, budaya, masyarakat, birokrasi dan sebagainya.

Keempat, wilayah kerja di satu kabupaten/kota saja sudah begitu luas, termasuk di satu provinsi. Sehingga, dirasa cukup memberikan pengalaman, pengetahuan dan lebih mudah mewujudkan peningkatan pendidikan walaupun rotasi hanya di satu kabupaten/kota atau satu provinsi.

Kelima, memberikan peluang terjadinya kepala sekolah "buangan". Yaitu kebijakan rotasi hanya untuk memberikan hukuman kepada pejabat kepala sekolah tertentu, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika ini terjadi,sungguh menyakitkan.

Demikian beberapa ulasan yang saya sampaikan yang juga membaca respon dan suara hati nurani para kepala sekolah. Jangan sampai kebijakan hanya sebagai pemenuhan syahwat politik dan menimbulkan kegaduhan baru dunia pendidikan kita.

Salam Pendidikan! Majulan Bangsaku, Jayalah Negeriku...!

(KangSuhandi)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun