Pemerintah telah memberikan gaji dan renumerasi yang tinggi kepada pegawai Ditjen Pajak dengan syarat Ditjen Pajak harus bisa memasukan uang di tahun 2015 minimal sebesar Rp. 1.294,5 Triliun atau 74% dari total penerimaan Negara. Ternyata Ditjen Pajak gagal dan hanya mampu setor 82% atau Rp. 1.060 Triliun. Pemerintah terpaksa harus berhutang untuk menutup deficit APBN 2015 dan rakyatlah yang harus menanggung hutang negara.
Darmin Nasution Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat setelah dilantik telah menyatakan bahwa target pajak 2015 mustahil tercapai (detik 09/04/2015). "Saya tidak ingin berdosa hanya dengan mengatakan 'oh, bisa tercapai'," ujarnya dalam rapat di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (9/4/2015).
Dalam pidato pembukaan Silaturahim ISEI dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Darmin Nasutian juga menyampaikan bahwa saat ini daya beli masyarakat menurun karena inflasi yang tinggi yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga (cnnindonesia.com, Kamis 9/7/2015).
Target pajak datangnya dari atas langit, sedangkan pajak dikumpulkan dari kegiatan ekonomi. Perhitungan BPS hingga triwulan III 2015 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,73% atau turun 0,33% dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,06%.
Menurut perhitungan Sigit Priadi Pramudito sebagai nahkoda Direktorat Jenderal Pajak yang baru dilantik 6 Februari 2015, penerimaan pajak hanya 80-82 persen pada akhir tahun 2015 ini. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 22 November 2015 hanya 64% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun atau sekitar Rp 828,93 triliun.
Darmin Nasution meski sebagai seorang Menko, namun pernyataan yang sangat penting dan sangat besar menyangkut hajat hidup rakyat tidak mendapat tanggapan dari pemerintah untuk segera merevisi target pajak tahun 2015, hanya sebagai angin lalu. Sigit Priadi Pramudito dengan level hanya eselon I pantas untuk berkecil hati dan merasa tidak punya kekuatan hingga akhirnya memilih mundur.
Mengingat pajak sebagai sumber vital dan penopang utama bagi APBN, Sigit Priadi Pramudito memilih mundur untuk untuk memberikan kesempatan putra-putri bangsa terbaik yang lain untuk melanjutkan upaya memenuhi target penerimaan pajak. "Pengunduran ini semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab saya yang tidak berhasil memimpin DJP dalam mencapai target penerimaan pajak yang dapat ditolerir, atau di atas 85 persen," kata Sigit lewat SMS yang beredar di kalangan wartawan, Selasa (1/12/2015).
Hingga akhir 2015, penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp 1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2015 dan hanya mencapai Rp 1.098,5 triliun, atau 84,9% dari target. Pegawai Ditjen pajak telah bekerja keras hingga lupa waktu untuk keluarga dengan menambah jam kerja sampai jam 7 malam. Â Meski kata para ahli ekonomi mustahil tercapai, para pegawai ditjen pajak tetap semangat dan optimis hingga menit-menit akhir.
Setelah tutup tahun 2015 pegawai ditjen pajak harus menghadapi tantangan yang lebih besar dengan target penerimaan pajak pada APBN 2016 sebesar Rp 1.360,1 triliun dan ditambah hukuman tunjangan kinerja akan dipotong karena target tidak tercapai. "Remunerasi siap dipotong sesuai Peraturan Presiden," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, Selasa (kompas.com 29/12/2015).
Presiden harus segera turun tangan untuk meninjau kembali Perpres 37 tahun 2015 yang memotong insentif pegawai pajak sebesar 20% karena realisasi 2015 sebesar 84,9%. Hal ini untuk menghindari demotivasi pegawai pajak yang berpotensi merugikan bagi penerimaan negara. Atau kita bubarkan saja Ditjen pajak?
