Dominasi oligarki dalam ekonomi Indonesia telah lama menjadi isu sentral yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi yang lebih menguntungkan segelintir elit telah menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana kekayaan terpusat pada kelompok tertentu sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kajian mendalam terhadap alternatif sistem ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua pendekatan yang menarik untuk dikaji adalah Ekonomi Islam dan Ekonomi Terpimpin.
### Ekonomi Islam: Prinsip dan Penerapan
Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu konsep kunci dalam Ekonomi Islam adalah zakat, yang merupakan bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Selain itu, riba (bunga) dilarang, dan sistem keuangan didasarkan pada kemitraan dan pembagian risiko, seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerjasama modal).
Dalam penerapannya, ekonomi Islam mengusulkan model perbankan tanpa bunga yang dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Misalnya, Bank Syariah Mandiri di Indonesia telah menjadi contoh bagaimana lembaga keuangan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, konsep wakaf (sumbangan amal yang bersifat tetap) dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
### Ekonomi Terpimpin: Model dan Implementasi
Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pengendalian ekonomi. Model ini pernah diterapkan di Indonesia pada era Presiden Soekarno dengan konsep Ekonomi Terpimpin yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketergantungan pada kapital asing.
Dalam Ekonomi Terpimpin, negara memiliki kontrol yang signifikan terhadap sektor-sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya nasional digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk keuntungan segelintir elit. Misalnya, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing pada era 1950-an di Indonesia adalah salah satu upaya untuk mengakhiri dominasi ekonomi asing dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
### Mengakhiri Dominasi Oligarki: Integrasi Ekonomi Islam dan Ekonomi Terpimpin
Mengakhiri dominasi oligarki memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ekonomi Islam dan Ekonomi Terpimpin dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Integrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:
1. **Redistribusi Kekayaan**: Mengadopsi sistem zakat dan wakaf dalam skala nasional dapat membantu mendistribusikan kekayaan lebih merata. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan pajak progresif yang lebih tinggi untuk golongan kaya dan menggunakan dana tersebut untuk program-program kesejahteraan sosial.
2. **Inklusi Keuangan**: Mengembangkan perbankan syariah dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Ini akan memungkinkan masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan.
