Reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 membawa harapan besar bagi masyarakat akan terciptanya demokrasi yang lebih sejati. Setelah tiga dekade di bawah rezim otoriter Orde Baru, reformasi diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Namun, perjalanan demokratisasi di Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Salah satu hambatan signifikan dalam proses ini adalah dominasi ketua umum partai politik dalam berbagai lapisan kekuasaan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi upaya menciptakan sistem politik yang benar-benar demokratis.
### Dominasi Ketua Umum Partai Politik
Ketua umum partai politik di Indonesia seringkali memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam struktur partai. Mereka tidak hanya memegang kendali atas arah kebijakan partai, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan calon-calon yang akan maju dalam pemilu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Dominasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek:
1. **Penentuan Calon:**
  Ketua umum partai politik memiliki wewenang besar dalam menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah. Hal ini seringkali dilakukan tanpa melalui mekanisme yang transparan dan demokratis di dalam partai, sehingga membuka peluang bagi praktik nepotisme dan patronase.
2. **Pengendalian Sumber Daya:**
  Ketua umum partai juga memiliki kendali atas sumber daya partai, termasuk dana kampanye dan akses ke jaringan politik. Ini memberikan mereka kekuatan untuk mengontrol loyalitas anggota partai dan memastikan bahwa keputusan-keputusan partai sejalan dengan kepentingan mereka.
3. **Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan:**
  Dominasi ketua umum partai juga terlihat dalam pengambilan keputusan strategis di partai. Mereka seringkali menjadi penentu utama dalam berbagai keputusan penting, seperti koalisi politik, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dan strategi pemilu.
### Hambatan Demokratisasi
