Sistem pemilu serentak juga berpotensi membuat pemilih merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan yang harus mereka buat dalam satu waktu. Ini bisa berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik, di mana pemilih mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari semua kandidat dan partai secara mendalam.
### Keberpihakan UU Pemilu
Kritik lainnya adalah bahwa UU Pemilu dianggap lebih berpihak kepada partai-partai besar dan incumbent yang sudah memiliki basis massa yang kuat dan sumber daya yang cukup. Ini tercermin dari ketentuan ambang batas yang tinggi dan sistem pemilu serentak yang memerlukan biaya kampanye yang besar. Partai-partai kecil dan baru yang tidak memiliki banyak sumber daya sulit untuk bersaing dalam kondisi ini, sehingga memperkuat dominasi partai-partai besar.
### Perlindungan Hak Politik Rakyat
Sebagai negara demokrasi, perlindungan hak politik rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyusunan UU Pemilu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Pembatasan-pembatasan yang ada dalam UU Pemilu saat ini dapat dianggap mengurangi hak politik ini, terutama bagi mereka yang mendukung partai-partai kecil atau kandidat independen.
### Reformasi UU Pemilu
Untuk mengatasi berbagai kritik tersebut, diperlukan reformasi terhadap UU Pemilu. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
1. **Menurunkan atau Menghapus Ambang Batas**: Menurunkan ambang batas parlementer dan presiden atau bahkan menghapusnya dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua partai politik untuk terlibat dalam proses politik. Ini akan meningkatkan representasi politik dan memastikan bahwa suara rakyat tidak terbuang.
2. **Pemilu Terpisah**: Memisahkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat mengurangi kebingungan pemilih dan memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih fokus dalam mengevaluasi kandidat dan partai. Ini juga dapat mengurangi beban logistik dan biaya yang harus ditanggung oleh partai-partai kecil.
3. **Meningkatkan Pendidikan Politik**: Pendidikan politik yang lebih baik untuk masyarakat akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informatif dan bijaksana. Ini bisa dilakukan melalui program-program sosialisasi yang masif dan berkelanjutan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
4. **Transparansi Dana Kampanye**: Memperketat aturan tentang transparansi dana kampanye dapat mengurangi dominasi partai-partai besar yang memiliki sumber daya lebih. Ini akan menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat dan adil.
