Marhaenisme, ideologi yang dirumuskan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia, berakar kuat pada perjuangan untuk keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan kemandirian bangsa. Ideologi ini bertumpu pada prinsip-prinsip kerakyatan, antikolonialisme, dan antikapitalisme yang berlebihan. Di tengah perkembangan dunia modern dan tuntutan pragmatisme dalam berpolitik dan bernegara, penting untuk menilik bagaimana Marhaenisme relevan dalam menghadapi tantangan pragmatisme.
#### **Esensi Marhaenisme**
Marhaenisme lahir dari pengamatan Soekarno terhadap kondisi rakyat kecil, yang digambarkan melalui sosok Marhaen, seorang petani yang memiliki tanah tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Dari situ, Soekarno menyadari bahwa meskipun memiliki alat produksi, banyak rakyat Indonesia tetap terjerat dalam kemiskinan karena struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Marhaenisme mengusung semangat untuk mengubah struktur tersebut dengan menitikberatkan pada keadilan sosial, pemberdayaan rakyat, dan kedaulatan ekonomi.
#### **Pragmatisme dalam Politik dan Ekonomi**
Pragmatisme, di sisi lain, menekankan pada pendekatan yang praktis dan realistis untuk mencapai tujuan. Dalam politik dan ekonomi, pragmatisme seringkali berarti mengambil keputusan berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan hasil langsung, bahkan jika itu berarti berkompromi dengan prinsip atau ideologi tertentu. Pendekatan ini sering kali dikritik karena dapat mengorbankan nilai-nilai dasar demi keuntungan jangka pendek atau kepentingan tertentu.
#### **Pertemuan Marhaenisme dan Pragmatisme**
Dalam konteks Indonesia saat ini, pertemuan antara Marhaenisme dan pragmatisme menjadi relevan. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk memajukan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja, seringkali dengan pendekatan pragmatis yang berfokus pada hasil cepat. Namun, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip-prinsip Marhaenisme dipertahankan atau dikompromikan.
1. **Keadilan Sosial vs. Efisiensi Ekonomi**
Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan pembangunan. Ini berarti memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite. Dalam menghadapi pragmatisme ekonomi, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil. Kebijakan yang terlalu fokus pada efisiensi dan pertumbuhan dapat mengabaikan kebutuhan dan hak-hak kaum marhaen, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
2. **Pemberdayaan Rakyat vs. Investasi Asing**
