Hal yang Patut Diapresiasi dan Dikritisi dari Sidang Istimewa MPR RI 1998

Sidang Istimewa MPR RI 1998 menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Sidang yang berlangsung dari 10-13 November 1998 ini merupakan respons dari gejolak reformasi yang mengguncang Indonesia sepanjang tahun tersebut, menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan setelah berkuasa selama 32 tahun. Sidang ini menghadirkan banyak keputusan penting yang membawa angin segar perubahan, namun juga tak luput dari kritik dan kontroversi. Dalam tulisan ini, kita akan membahas hal-hal yang patut diapresiasi dan dikritisi dari Sidang Istimewa MPR RI 1998.

### Hal yang Patut Diapresiasi

1. **Pemulihan Demokrasi dan Reformasi**

   

   Salah satu hal yang paling diapresiasi dari Sidang Istimewa MPR 1998 adalah komitmen untuk melaksanakan reformasi. Sidang ini menghasilkan berbagai keputusan penting, termasuk upaya amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi dan mengurangi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya terlalu dominan (Implementasi Pengesahannya terjadi Pada MPR RI Hasil Pemilu 1999). Amandemen ini mencakup pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode, serta penguatan peran DPR dalam pengawasan terhadap pemerintah.

2. **Pembentukan Lembaga-lembaga Pengawas**

   Sidang ini juga menghasilkan keputusan untuk membentuk berbagai lembaga baru yang bertujuan memperkuat sistem checks and balances serta pengesahan Ketetapan tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Salah satu contohnya adalah mengamanahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan memberantas korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas ini menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.

3. **Penghapusan Dwifungsi ABRI**

   Salah satu keputusan revolusioner dari Sidang Istimewa MPR 1998 adalah penghapusan dwifungsi ABRI (sekarang TNI) secara bertahap. Sebelum reformasi, ABRI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga memiliki peran dalam politik dan pemerintahan. Penghapusan dwifungsi ini membuka jalan bagi profesionalisme militer dan mendorong netralitas militer dalam politik, yang merupakan langkah penting menuju demokrasi yang sehat.

4. **Pembebasan Tahanan Politik**

   Sidang Istimewa ini juga menjadi tonggak bagi pembebasan banyak tahanan politik yang ditahan selama rezim Orde Baru. Pembebasan ini merupakan bentuk rekonsiliasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dalam politik dan pemerintahan.

### Hal yang Patut Dikritisi

1. **Kerusuhan dan Kekerasan**

   Meskipun Sidang Istimewa MPR 1998 diadakan untuk menanggapi tuntutan reformasi, prosesnya tidak lepas dari kekerasan. Demonstrasi besar-besaran yang mengiringi sidang ini sering kali diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terutama pada Tragedi Semanggi Jum'at 13 November 1998. Beberapa insiden kekerasan ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Cara pemerintah menangani demonstrasi ini mengundang kritik luas karena dianggap tidak mengedepankan dialog dan cenderung represif.

2. **Dominasi Elite Politik**

   Meskipun Sidang Istimewa ini mengusung semangat reformasi, banyak yang berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite politik lama terutama MPR RI Sebagai Pelaksana masih diisi oleh Legislator Hasil dari Pemilu 1997. Banyak wajah-wajah lama dari rezim Orde Baru yang masih terlibat dalam proses ini, yang menimbulkan skeptisisme terhadap sejauh mana reformasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

3. **Kurangnya Keterlibatan Rakyat**

   Salah satu kritik utama terhadap Sidang Istimewa ini adalah kurangnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada representasi dari berbagai golongan, banyak yang merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat yang menginginkan perubahan lebih radikal. Proses sidang yang cenderung elitis ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan.

4. **Ketidakjelasan Implementasi Keputusan**

   Meskipun banyak keputusan penting dihasilkan dalam Sidang Istimewa ini, implementasinya sering kali tidak jelas. Banyak kebijakan reformasi yang berjalan lambat atau tidak konsisten, menyebabkan frustrasi di kalangan masyarakat yang mengharapkan perubahan cepat. Ketidakjelasan dalam implementasi ini menunjukkan adanya resistensi dari berbagai pihak yang tidak ingin kehilangan kekuasaan atau kepentingannya.

### Kesimpulan

Sidang Istimewa MPR RI 1998 merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang ini membuka jalan bagi reformasi dan pemulihan demokrasi setelah lebih dari tiga dekade berada di bawah rezim otoriter. Namun, proses dan hasil dari sidang ini juga tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan cara penanganan demonstrasi, dominasi elite politik, keterlibatan rakyat, dan implementasi keputusan.

Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi langkah-langkah maju yang telah diambil, namun juga harus kritis terhadap kekurangan dan hambatan yang masih ada. Sidang Istimewa MPR 1998 mengajarkan kita bahwa reformasi adalah proses yang terus berjalan, dan bahwa perbaikan sistem politik dan pemerintahan membutuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat.