  Sidang Istimewa ini juga menjadi tonggak bagi pembebasan banyak tahanan politik yang ditahan selama rezim Orde Baru. Pembebasan ini merupakan bentuk rekonsiliasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dalam politik dan pemerintahan.
### Hal yang Patut Dikritisi
1. **Kerusuhan dan Kekerasan**
  Meskipun Sidang Istimewa MPR 1998 diadakan untuk menanggapi tuntutan reformasi, prosesnya tidak lepas dari kekerasan. Demonstrasi besar-besaran yang mengiringi sidang ini sering kali diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terutama pada Tragedi Semanggi Jum'at 13 November 1998. Beberapa insiden kekerasan ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Cara pemerintah menangani demonstrasi ini mengundang kritik luas karena dianggap tidak mengedepankan dialog dan cenderung represif.
2. **Dominasi Elite Politik**
  Meskipun Sidang Istimewa ini mengusung semangat reformasi, banyak yang berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite politik lama terutama MPR RI Sebagai Pelaksana masih diisi oleh Legislator Hasil dari Pemilu 1997. Banyak wajah-wajah lama dari rezim Orde Baru yang masih terlibat dalam proses ini, yang menimbulkan skeptisisme terhadap sejauh mana reformasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
3. **Kurangnya Keterlibatan Rakyat**
  Salah satu kritik utama terhadap Sidang Istimewa ini adalah kurangnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada representasi dari berbagai golongan, banyak yang merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat yang menginginkan perubahan lebih radikal. Proses sidang yang cenderung elitis ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan.
4. **Ketidakjelasan Implementasi Keputusan**
  Meskipun banyak keputusan penting dihasilkan dalam Sidang Istimewa ini, implementasinya sering kali tidak jelas. Banyak kebijakan reformasi yang berjalan lambat atau tidak konsisten, menyebabkan frustrasi di kalangan masyarakat yang mengharapkan perubahan cepat. Ketidakjelasan dalam implementasi ini menunjukkan adanya resistensi dari berbagai pihak yang tidak ingin kehilangan kekuasaan atau kepentingannya.
### Kesimpulan
