Pemilu 1992 diadakan di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat, yang meskipun otoriter, berhasil menjaga tingkat korupsi di kalangan elit politik relatif rendah dibandingkan dengan era reformasi. Pengawasan ketat dan sentralisasi kekuasaan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap perilaku elit politik.
Pilkada Serentak 2024, meskipun diharapkan menjadi alat demokratisasi, sering kali menghadapi masalah korupsi yang lebih merajalela. Desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah memberikan ruang bagi praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan efektif dan transparansi dalam proses pilkada.
**5. Keterlibatan Masyarakat**
Pada pemilu 1992, keterlibatan masyarakat dalam proses politik lebih terarah dan terorganisir. Pemerintah Orde Baru mengendalikan organisasi masyarakat dan memastikan partisipasi melalui cara-cara yang terstruktur. Meskipun partisipasi ini sering kali bersifat formalitas, namun ada kesan keteraturan dan keterlibatan yang jelas.
Sebaliknya, Pilkada Serentak 2024 menunjukkan keterlibatan masyarakat yang lebih bebas namun juga lebih beragam dan terkadang tidak terarah. Kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang lebih luas sering kali menyebabkan fragmentasi dan polarisasi di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih bebas mengekspresikan dukungan atau ketidakpuasan mereka, yang sering kali mengarah pada konflik horizontal.
**Kesimpulan**
Pemilu 1992 dan Pilkada Serentak 2024 masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilu 1992 menunjukkan kejelasan sistem, stabilitas politik, fokus pada pembangunan, pengendalian korupsi, dan keterlibatan masyarakat yang terorganisir. Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 mencerminkan dinamika demokrasi yang lebih terbuka namun juga menghadapi tantangan kompleksitas, instabilitas politik, fokus yang terpecah, korupsi, dan fragmentasi masyarakat.
Meskipun pemilu 1992 sering kali dianggap sebagai pemilu yang terkontrol dan kurang demokratis, beberapa elemen dari pemilu tersebut dapat memberikan pelajaran berharga bagi pelaksanaan pesta demokrasi di masa mendatang. Memadukan kejelasan sistem, stabilitas politik, dan fokus pada pembangunan dengan keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dapat menjadi formula ideal untuk pemilu yang lebih baik di Indonesia.
