## Hipotesis Jumlah Perolehan Suara dan Kursi PPP, Golkar, dan PDI di Pemilu 1987 dengan Sistem Distrik
### Pendahuluan
Pemilu 1987 di Indonesia adalah peristiwa politik penting di mana tiga partai utama, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Saat itu, sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar tertutup. Dalam tulisan ini, akan dibahas hipotesis tentang bagaimana perolehan suara dan kursi ketiga partai ini jika pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik.
### Sistem Pemilu Proporsional vs. Sistem Distrik
Sistem pemilu proporsional bertujuan untuk mencerminkan perolehan suara partai secara proporsional dalam alokasi kursi di parlemen. Ini sering menguntungkan partai-partai kecil, karena setiap suara dihitung untuk alokasi kursi.
Sebaliknya, sistem distrik, sering kali dalam bentuk distrik satu anggota (first-past-the-post), mengutamakan kandidat dengan suara terbanyak di setiap distrik. Sistem ini cenderung menguntungkan partai besar dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara persentase suara dan jumlah kursi yang diperoleh.
### Hipotesis Perolehan Suara dan Kursi
1. **Dominasi Golkar**: Sebagai partai penguasa pada saat itu, Golkar diperkirakan akan lebih diuntungkan dengan sistem distrik. Basis massa yang tersebar dan dukungan kuat dari pemerintah bisa membuat mereka memenangkan banyak distrik meskipun dengan perolehan suara yang tidak terlalu besar secara keseluruhan.
2. **Kesulitan PPP dan PDI**: PPP dan PDI kemungkinan akan kesulitan dalam sistem distrik. Sebagai partai dengan basis pendukung yang lebih terfokus di daerah tertentu, perolehan suara mereka bisa terpecah dan tidak berkontribusi signifikan dalam memenangkan distrik tertentu. Ini dapat mengakibatkan underrepresentation di parlemen.
3. **Efek Pengelompokan Wilayah**: Di wilayah-wilayah di mana PPP atau PDI memiliki dukungan kuat, mereka masih bisa memenangkan beberapa kursi. Namun, distribusi dukungan yang tidak merata dapat meminimalisir dampak total mereka di parlemen dibandingkan dengan sistem proporsional.
