Solusi Bersama Atas Persoalan Rakyat Papua Barat

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Tanah Cenderawasih. Sungguh tragis, karena situasi ini tidak akan berakhir tanpa upaya mendekati persoalan secara lebih mendalam. Konflik Bersenjata Dengan "Kelompok Kriminal Bersenjata" terus menerus terjadi, merenggut nyawa manusia. Hal seperti ini terus berulang, seakan tak pernah ada evaluasi. Pengalaman setidaknya mengajarkan kita, bahwa keputusan yang berangkat dari pemikiran dangkal dan berwatak kolonialisme-imperialisme semacam ini hanya akan memancing persoalan baru yang memperburuk keadaan.

Rakyat Papua Barat menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu yang terpenting adalah eksploitasi korporasi, yang sering diwakilkan oleh Freeport, atau korporasi lainnya. Eksploitasi Sumber Daya Alam ini melahirkan berbagai ekses buruk pada lapangan ekonomi, politik, dan sosial budaya Rakyat Papua Barat. Kekayaan alam dijarah, rakyat marhaen Papua Barat dibunuh atau dipinggirkan, dan janji pembangunan nasional berubah wujud jadi pengrusakan.

Terdapat kekhususan dan keumuman sejarah yang melekat pada Papua Barat saat disandingkan dengan suku-bangsa lain yang bergabung menjadi Indonesia. Sebagaimana terhadap daerah lain, Bung Karno berusaha "memenangkan" Papua untuk bergabung dengan Republik Indonesia dalam semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, 1 Mei 1963. Dalam konteks tersebut, definisi Indonesia adalah kemerdekaan bagi bangsa-bangsa atau Suku Suku Nusantara dari cengkeraman kolonialisme Belanda dan sekutu-sekutunya.

Kemerdekaan Indonesia merupakan visi tentang jembatan emas, untuk mewujudkan masyarakat tanpa penindasan bangsa atas bangsa dan tanpa penindasan manusia atas manusia sesuai dengan Amanat "Tahun Vivere Pericoloso", 17 Agustus 1964.  Artinya, Bung Karno telah membayangkan bahwa Rakyat Papua Barat akan berada di atas jembatan emas yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang bersatu dalam sebuah nation-state bernama Republik Indonesia.

Namun kudeta merangkak yang terjadi antara tahun 1965-1966 memupus impian tersebut. Bung Karno tak sempat membuktikan komitmen anti-kolonialisme dan anti-imperialismenya secara otentik dan bersahaja di hadapan mayoritas Rakyat Papua Barat. Di bawah kekuasaan Soeharto, pendekatan terhadap Papua Barat lebih kental dengan praktik militeristik dan eksploitatif. Oleh sebagian kalangan, persoalan yang menyejarah ini telah dikembangkan menjadi gugatan terhadap Ke-Indonesia-an atau Kebangsaan orang Papua Barat.

Gugatan yang kontroversial ini mengarah pada sebuah pertanyaan sensitif: apakah merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa yang terpisah merupakan pilihan terbaik saat ini? Jawaban akhirnya akan berpulang pada rakyat Papua Barat sendiri, dan tentu saja pemerintah Indonesia. Bagi Rakyat Papua Barat, penting diingat, bahwa pendekatan yang militeristik dan eksploitatif oleh rezim fasis orde baru telah mempertemukan kesamaan nasib di antara Rakyat Indonesia yang sedang ditindas secara keseluruhan, termasuk Rakyat Papua Barat.

Lebih lanjut, eksploitasi modal asing lewat UU No. 1 Tahun 1967 yang semakin masif akhir-akhir ini sudah seharusnya kembali mempertemukan seluruh Rakyat Indonesia untuk menjawabnya bersama.

Sementara bagi penguasa-penguasa politik Indonesia, harus segera ada pembuktian atas komitmen anti kolonialisme dan anti-imperialisme yang pernah diajukan dan digaungkan oleh Bung Karno. Perubahan cara pandang pemerintah terhadap masalah Papua Barat adalah satu kunci pembuktian tersebut. Sementara kunci lainnya adalah pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain lain, di seluruh pelosok Papua Barat yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Rakyat Papua Barat, juga mesti melibatkan Rakyat Papua Barat seutuhnya.

 Kekayaan Tanah Papua Barat harus dikembalikan untuk dinikmati oleh Rakyat Papua Barat sendiri; bila perlu disertai 'denda' atas kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu.