Ruang Sasana Bhakti Praja di komplek gedung Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2015, tak seperti biasanya. Karangan bunga, berjejer di luar gedung. Semua Direktur Jenderal di lingkungan kementerian pun hadir. Dan, ada satu sosok yang sepertinya tampil berbeda hari itu. Ia berpakaian serba putih laiknya seorang kepala daerah yang hendak dilantik. Dia, Suhajar Diantoro, salah seorang staf ahli Menteri Dalam Negeri.
Ya, hari itu, adalah hari yang istimewa bagi Suhajar. Hari itu, mantan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut dilantik sebagai Penjabat Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Suhajar akan menjabat sebagai penjabat Gubernur Bengkulu, sampai dilantiknya gubernur terpilih definitif hasil pemilihan kepala daerah yang digelar serentak.
Prosesi pelantikan pun berlangsung hikmat. Suhajar lancar mengucapkan sumpah janjinya sebagai penjabat Gubernur. Usai prosesi pengambilan sumpah, Menteri Tjahjo memberikan kata sambutannya. Dalam kata sambutannya, mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu meminta Suhajar bisa menciptakan suasana kondusif di Bengkulu.
" Pak Suhajar akan menjadi penjabat Gubernur Bengkulu sampai dilantiknya gubernur definitif," kata Tjahjo.
Ia yakin Suhajar bisa bertugas dengan baik di Bengkulu. Karena dari sisi pengalaman pemerintahan, Suhajar bisa dikatakan sudah makan asam garam. Suhajar, pernah menjabat sebagai Sekda Kepulauan Riau. Juga pernah menjadi Rektor IPDN. Sederet pengalaman itu tentunya jadi bekal berharga bagi Suhajar dalam menjalan tugasnya sebagai penjabat gubernur. Tjahjo yakin, dengan seabrek penugasan itu, Suhajar bisa menjalankan amanat yang diembannya dengan baik.
"Bengkulu merupakan provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak," katanya.
Tjahjo pun kemudian bercerita, bahwa proses penentuan penjabat, misalnya bupati, atau wali kota,m cukup rumit. Sementara banyak daerah karena akan menggelar Pilkada, mesti di isi oleh penjabat.
" Nah, yang paling rumit menentukan pejabat adalah Bengkulu, karena sangat dinamis," kata Tjahjo.
Dan dalam rangka menghadapi Pilkada di Bengkulu, Tjahjo meminta Suhajar segera melakukan koordinasi dengan Kapolda, DPRD, KPU dan Bawaslu setempat. Seluruh pengambil kebijakan mesti bersinergi. Ini sangat penting demi menjaga stabilitas di daerah, agar bisa aman dan terkendali.
" Ini juga supaya Pilkada di Bengkulu bisa berjalan demokratis, dan rakyat bisa memilih yang amanah dan menentukan masa depan provinsi," katanya.
Tjahjo juga mengingatkan, bahwa sebagai penjabat, Suhajar memiliki kewenangan yang tak jauh beda dengan gubernur definitif. Tapi yang penting dalam setiap pengambilan keputusan politik di daerah harus bersinergi dengan DPRD.
