Pemilihan Wagub "Laskar Pelang" Jangan Pakai Fulus Haram

Bumi Laskar Pelangi, atau Kepuluan Bangka Belitung (Babel), sebentar lagi bakal menggelar pemilihan Wakil Gubernur yang ditinggalkan oleh Rustam Effendi. Rustam Effendi sendiri, sudah dilantik menjadi Gubernur Babel, setelah Eko Maulana Ali, Gubernur Babel sebelumnya, meninggal dunia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai pertama yang mendukung duet Eko-Rustam, pada Pilgub yang lalu, merasa punya hak atas posisi Wagub yang sekarang lowong. Kabarnya, dua calon Wagub, akan bersaing, yakni Ketua DPW PKS Babel, Ridwan Thalib dan Hidayat Arsani dari Golkar.
Kemarin, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, secara fatsoen politik, mestinya posisi Wagub itu, jatahnya PKS. Sebab partai kader adalah partai yang pertama mendukung Rustam, di Pilgub kemarin. 
Sementara Ketua DPW PKS, Babel, Ridwan Thalib meminta semua pihak ikut mengawasi jalannya pemilihan Wagub Babel. Jangan sampai, ada kecurangan dalam pemilihan tersebut. Atau kongkalikong, yang dikhawatirkan jadi ajang politik transaksional. Karena itu, seluruh elemen masyarakat di Babel, mesti mengawasi jalannya pemilihan.
"Pengawasan tersebut penting dilakukan, karena sudah beredar kabar adanya money politik atau ‘duit haram’ untuk meloloskan salah satu calon Wagub Babel," kata dia.
Ridwan mengaku, ia sudah mendengar isu tentang 'permainan uang' yang begitu santer berhembus, menjelang pemilihan Wagub di gelar. Ada informasi, akan ada deal-deal politik untuk menggolkan posisi Wagub. Partainya, menolak cara-cara lancung tersebut. Dan akan menolak, hasil pemilihan, bila memang diwarnai dengan praktek transaksional.
" PKS tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Saya berharap, siapapun nanti yang terpilih menjadi Wagub harus bersinergi dengan Gubernur saat ini guna memajukan provinsi Babel. Karena itu, Pemilihannya harus transparan. Jangan ada yang saling sikut, apalagi sampai ada money pilitik,” tutur Ketua Fraksi PKS di DPRD Babel tersebut.
Senin, 3 Maret 2014, kata Ridwan, mestinya jadi batas terakhir bagi Gubernur Babel untuk menyerahkan nama calon wakilnya ke DPRD. Setelah calon wakil yang disodorkan Gubernur diterima DPRD, mekanisme selanjutnya adalah sidang paripurna untuk memilih Wagub. Direncanakan, pemilihan digelar pada 5 Maret. Pelantikannya sendiri, dijadwalkan digelar pada 28 Maret. 
Dimintai tanggapannya secara terpisah, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, mengatakan, potensi politik uang cukup besar dalam pemilihan Wagub Babel di DPRD. Sebab, yang akan memilih itu hanya anggota DPRD yang jumlahnya 45 sampai 90-an orang, bukan seluruh pemilih di Babel.
" Saya kira ketakutan PKS itu sangat beralasan, bakal terjadinya politik uang dalam pemilihan," kata dia.
Karena itu, ia minta pemilihan berlangsung transparan. Sehingga calon yang terpilih nanti, bukanlah calon yang menggunakan duit haram. Bila seperti itu, calon terpilih nanti rentan terjerat hukum. Kisruh pemilihan Wakil Walikota Surabaya, harus jadi pelajaran berharga. Jangan sampai, itu terulang di Babel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus memasang telinga dan matanya, memantau pemilihan Wagub Babel.
"Saya minta KPK, intip juga dong yang di daerah-daerah seperti di Babel,” kata Junisab.