Kabar pencopotan Kabareskrim, Komisaris Jenderal Budi Waseso, santer terdengar. Kabar ini tentu mengejutkan, setelah beberapa hari yang lewat, jagad pemberitaan digegerkan dengan 'murkanya' Direktur Utama PT Pelindo yang kantornya digeledah oleh Bareskrim.
Penggeledahan PT Pelindo yang membuat RJ Lino emosi, terkait dengan kasus pengadaan mobile crane. Sang Dirut pun mencak-mencak, sampai harus mengontak Menteri Bappenas, Sofyan Djalil, Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Bahkan tak hanya menelpon sejumlah menteri, RJ Lino juga 'mengancam' Presiden, akan mundur dari Pelindo.
Tak pelak, 'ancaman' RJ Lino pun jadi gunjingan. Lino dianggap tak etis. Kasus itu kian ramai, setelah muncul pengakuan Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengaku langsung menelpon Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, untuk menanyakan kasus PT Pelindo.
Pihak Bareskrim sendiri bergeming. Salah satu anak buah Jenderal Waseso, Brigjen Victor Simanjuntak, menegaskan, penyidikan kasus mobile crane jalan terus. Ia berdalih, penggeledahan sudah sesuai aturan, karena telah mengantungi izin pengadilan. Dan, direncanakan, bila tak aral melintang, RJ Lino akan diperiksa polisi.
Jagad pemberitaan kian 'memanas', setelah tiba-tiba muncul komentar dari Wapres Jusuf Kalla, yang meminta polisi hati-hati dalam menangani kasus PT Pelindo. Bahkan, dalam beberapa penggalan pernyataannya, Kalla seakan 'membela' PT Pelindo.
Tiba-tiba, sekarang muncul isu yang mengejutkan, Komisaris Jenderal Budi Waseso, akan dicopot. Tentu saja isu itu, tak hanya kian membuat geger, tapi juga cukup menyentak publik. Khalayak ramai pun menduga-duga. Syakwasangka muncul. Spekulasi menggeliat. Terlebih sebelumnya mencuat isu, Menteri BUMN Rini Soemarno, bakal ikut diperiksa. Isu itu pun dikaitkan dengan gerak cepat Rini yang langsung menelpon Kapolri.
PT Pelindo sendiri memang berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang sekarang dikendalikan Rini Soemarno. Rini sendiri selama ini banyak disorot. Beberapa waktu yang lewat, beberapa elit PDIP, bahkan dengan terang-terangan meminta Presiden mengganti Rini.
Tak pelak, kabar pencopotan Buwas sendiri dikait-kaitkan dengan kasus-kasus yang kini tengah disidik Bareskrim. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, mengatakan, ia kecewa, bila pencopotan Jenderal Waseso, dalihnya karena mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sang Jenderal dinilai bikin gaduh, hingga pertumbuhan ekonomi terganggu. Kata politisi Golkar itu, bila dalihnya seperti itu, sama saja pemerintah mempersilahkan orang korupsi asal jangan bikin gaduh.
Bahkan Bambang menangkap aroma tak sedap, pihak 'Istana' sedang coba melindungi seseorang dari Jenderal Waseso. Sayang Bambang sendiri tak menyebut dengan jelas, siapa orang yang sedang dilindungi itu.
Namun memang, harusnya biarkan saja proses hukum berjalan. Ini akan jadi preseden buruk, bila proses hukum dihentikan ditengah jalan. Apalagi bila motifnya sangat culas untuk melindungi seseorang. Karena pastinya, ketika ada orang penting terkena kasus, kegaduhan tak bisa dihindari. Kasus Akil Mochtar, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Suryadharma Alie, Jero Wacik, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, adalah sederet contoh, 'orang penting' yang terlilit kasus kemudian memicu kegaduhan. Itu tak bisa dihindari, karena mereka memang adalah 'orang penting' di posisinya masing-masing.
Jika memang RJ Lino tak bersalah, buktikan saja di pengadilan. Jadi warga negara yang baik, koperatif menjalani proses yang berjalan. Dan, bila memang merasa didzolimi, silahkan tempuh jalur 'perlawanan' yang disediakan oleh hukum. Toh, 'ancaman' Lino ke Presiden pun, adalah kegaduhan itu sendiri.
