Suatu sore, di grup wartawan ramai diperbincangan tentang dana desa. Perbincangan yang ramai di grup, bukan soal masih seretnya pencairan dana desa. Bukan soal itu. Tapi, perbincangan soal munculnya berita di sebuah media online yang mensinyalir bahwa petugas pendamping dana desa 'dipaksa' jadi kader PKB, atau jika tak jadi kader, mesti menyetor sekian persen dari gaji untuk partai yang sekarang dipimpin Cak Muhaimin Iskandar.
Kebetulan saya jadi anggota di grup yang dibuat menggunakan layanan blackberry messenger. Tentu, isu soal pendamping dana desa itu, adalah isu serius. Bahkan sangat serius. Jika tak benar, maka itu kategorinya fitnah. Namun jika benar, ini pun tak kalah seriusnya, karena ini bentuk politisasi yang keterlaluan, cari untung dari uang dan program rakyat.
Tapi kemudian, sudah muncul pula berita bantahan dari Mas Marwan Jafar, Menteri Desa yang juga kader PKB. Kata Mas Marwan, isu itu fitnah. Isu yang hanya ingin menghancurkan PKB. Namun isu itu telah bergulir. Bahkan, kata kawan saya, ini bakal jadi isu 'panas' sepanas musim kemarau yang panjang ini.
Benarkah itu? Rasa penasaran itu menyeruak. Di grup pun ramai dengan tanggapan, juga komentar. Tapi, isinya memang penasaran akan kebenaran isu tersebut. Karena penasaran, maka anggota grup yang semuanya wartawan coba meminta tanggapan pada Menteri Dalam Negeri, Pak Tjahjo Kumolo. Namun jawaban Pak Tjahjo hanya gumaman. Tapi gumaman bersayap.
" Hmmmmm" jawab Pak Tjahjo kala dimintai tanggapannya tentang isu pendamping dana desa 'rasa PKB'.
Waduh, jawaban Pak Tjahjo membuat rasa penasaran kian membuncah. Saya pun ikut nimbrung, menanyakan makna 'hmmmm-nya' Pak Tjahjo. Tapi, Pak Tjahjo sendiri saat ditanyakan itu mengatakan, gumaman 'hmmmm-nya' tak bermakna apa-apa. Bukan kata bersayap, ujarnya. Ah, Pak Tjahjo bisa saja.
Karena jawaban Pak Tjahjo hanya gumaman 'hmmmm', yang lain kembali mendesak, meminta tanggapannya. Pak Tjahjo pun akhirnya memberi jawaban lumayan agak panjang. Kata dia, ia tak mau komentari itu, karena bukan porsinya untuk menanggapi itu. Ia mengikuti saja apa kata Mas Marwan, Menteri Desa. Karena yang berwenang ya Mas Marwan. Begitulah jawaban Pak Tjahjo.
Terus terang jawaban itu kurang memuaskan. Tapi Pak Tjahjo benar, bahwa bukan porsi dia untuk menjawab isu yang masih kabar burung itu. Apalagi itu, bukan terkait dengan posisi Mendagri. Namun itu 'urusannya' Menteri Desa. Dan, memang yang lebih tepat menjawab adalah Mas Marwan, Menteri Desa yang juga kader PKB.
Ya, saya berharap, Mas Marwan bisa lebih lengkap lagi menanggapi. Karena begini Mas Marwan...Tapi sebelumnya nuwun sewu lho, bukannya 'mengajari' Panjenengan. Isu ini sangat serius bagi Kementerian yang Panjenengan pimpin. Dan isu ini juga sangat serius bagi Panjenengan sendiri. Lebih serius lagi, karena isu itu mencatut PKB, partai panjenengan.
Jadi harus clear, biar tak jadi bola salju yang bisa menggelinding dan membesar. Terlebih ini dikait-kaitkan dengan PKB. Bila tak segera dituntaskan dengan jelas, isu ini akan menggebuk citra partai dan juga citra Mas Marwan sendiri. Mas dan PKB akan disalahpahami publik. Harus dicari, apa benar ada yang 'nyatut' PKB? Dan, dia itu siapa?
Bila jawabannya normatif, misal hanya bilang itu fitnah, Panjenengan akan disalah pahami. Harus dicokok 'orang' yang kurang ajar, yang membuat isu pendamping dana desa 'rasa PKB'. Bila tidak, Panjenengan dan PKB, akan dianggap hanya cari kesempatan juga untung dari program yang sejatinya untuk warga pedesaan.
Jadi, Panjenengan harus memastikan itu memang fitnah. Nah, bila kemudian ternyata benar, ada segelintir atau beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, Panjenengan tak usah khawatir, atau pun panik. Tinggal umumkan, dan bilang mereka atau dia itu oknum. Oknum partai. Gampang kan? Gitu saja kok repot...
