[caption caption="Mendagri bersama wartawan yang mencegatnya sebelum keluar kantor"][/caption]
Malam terus merambat. Tapi pada hari Senin malam, 7 September 2015, ruangan tempat ngumpul para wartawan yang biasa liputan di Kementerian Dalam Negeri, masih ramai. Ada yang masih mengetik berita. Tapi, ada juga yang ngobrol asyik ngalor ngidul. Mungkin, berita sudah selesai dikerjakan. Saya sendiri, karena telah menyelesaikan beberapa berita, memilih nimbrung ngobrol ngalor ngidul dengan beberapa wartawan. Salah satu tema yang diobrolkan soal Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Ahok, yang mengusulkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Alasan Ahok, sistem rekrutmen di sekolah penghasil pamong praja itu tak jelas. Pun sistem pendidikannya. Ahok juga 'menuding' banyak alumni IPDN yang suka ngumpul-ngumpul duit untuk menyogok aparat penegak hukum. Pernyataan Ahok pun kemudian memantik 'kemarahan' para alumni IPDN.
Ternyata wartawan bertahan sampai malam, karena menunggu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menurut informasi sedang menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin. Tentu ini bisa jadi sumber berita, terkait dengan belum pastinya siapa yang jadi Wali Kota Palembang, setelah Romi Herton, Wali Kota Palembang terpilih kena sandung kasus suap, saat ia bersengketa soal hasil pemilihan wali kota di Mahkamah Konstitusi. Romi kini sudah jadi pesakitan. Kedatangan Alex yang menemui Mendagri, pasti terkait itu, begitu para wartawan menduga.
Tidak berapa lama datang informasi pertemuan telah selesai dilakukan. Dan, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sudah turun. Benar saja, saat saya berhambur keluar dengan beberapa wartawan lain dari ruangan tempat kumpul para pencari berita, satu sosok familiar, berbadan gemuk, sudah ada di bawah. Dialah Alex Noerdin, Gubernur Sumsel.
Alex pun langsung dikerubuti para wartawan. Pertanyaan seputar Wali Kota Palembang pun diajukan kepadanya. Alex sendiri berkilah, pertemuan dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo, tak semata membahas soal Wali Kota Palembang. Tapi juga soal asap, dimana beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi datang langsung meninjau lahan yang terbakar di Sumsel.
" Ya disinggung (Wali Kota Palembang) tapi hanya selintas saja," kelit Alex sambil bergegas menuju mobilnya.
Seperti tak mau 'buruannya' lepas, para wartawan, tentunya termasuk saya tetap mengikuti Alex yang bergegas menuju mobilnya. Pertanyaan soal isu dana desa pun ikut dilontarkan. Seperti diketahui, sedang ramai dibicarakan tentang tersendatnya pencairan dana desa. Dan, muncul pernyataan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, yang mensinyalir tersendatnya pencairan dana desa di daerah, karena adanya politisasi anggaran oleh kepala daerah yang hendak maju Pilkada.
Alex sendiri menjawab, bahwa di provinsi yang dipimpinnya pencairan dana desa tak ada masalah. Ia juga tak melihat adanya politisasi dana desa. Namun diakuinya, banyak kepala daerah yang belum mengerti soal bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Karena itu, sedang dilakukan pendampingan dan pelatihan.
Tiba-tiba Carlos, wartawan Suara Pembaruan, melontarkan pertanyaan, tepatnya meminta tanggapan Alex soal usulan pembubaran IPDN yang dilontarkan Ahok. Awalnya Alex tak mau menjawab. Tapi, Carlos mendesak terus. Saya pun ikut mendesaknya.
" Enggak ah, Ahok itu kawan saya," kata Alex coba menghindar untuk tak menanggapi usulan Ahok. Tapi Carlos tetap memburu. Pun saya. Sampai akhirnya, Alex pun mau menanggapi. Kata dia, ia tak sepakat dengan usulan Ahok,
" Yang jelas diperlukan. Kalau terjadi sesuatu yang keliru, jangan institusinya yang dibubarkan, benahi saja," katanya.
