Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi kembali menggelar diskusi rutinnya yang bertajuk Top of The Week. Kali ini yang tema diangkat adalah, " DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres." Â Sederet narasumber dihadirkan. Salah satunya adalah mantan Menpora Adhyaksa Dault yang kini tercatat sebagai relawan Prabowo-Sandiaga.
Dalam uraiannya, Adhyaksa menyorot soal hari pemungutan suara yang tinggal 15 hari lagi. Menurutnya, ini waktu yang sangat krusial. Karena itu harus jadi perhatian bersama terutama para pendukung Prabowo. Ia mengaku, bukan bagian dari tim sukses. Tapi ia hanya ingin, pilpres yang digelar berjalan dengan jujur, adil, luas, umum, bebas dan rahasia. Namun kini, isu Daftar Pemilih Tetap sedang sorotan. Daftar pemilih diduga bermasalah.
"Karena masih ada 17,5 juta yang dianggap invalid," kata Adhyaksa.
Ia contohkan, ada 1 KK sampai 140 orang. Bahkan ada yang belum lahir sudah terdaftar sebagai pemilih. Karenanya ia minta KPU, segera bereskan isu DPT bermasalah. Menurut Adhyaksa, data pemilih bermasalah, karena KPU tidak ambil seluruh data dari Dukcapil Kemendagri. Komisi pemilihan hanya ambil data usia muda dan pensiunan dari Dukcapil. Selebihnya diambil dari data lama.
"Jumlah 17,5 juta itu bukan hal kecil, tapi besar, sekitar 9 persen jumlah DPT. Kami minta hapuskan saja kalau KPU tidak bisa ubah DPT itu. Â Kita ingin Pilpres ini berkualitas. Kami para relawan minta DPT yang 17,5 juta dihapus," ujarnya.
Adhyaksa sendiri menganggap Dukcapil datanya lebih lengkap. Tapi ia lihat, justru  KPU yang setengah-setengah dalam mengambil data. Ia juga menyoroti sistem IT KPU juga. Harusnya  pakai standar ISO. " Waktu kami tanya KPU, apakah sudah ada ISO itu dibilang belum ada. Kalau ada ISO 270001, jangankan sistem, HP para komisioner bisa terdeteksi," kata dia.
Padahal, di Brasil, KPU-nya pakai sistem IT lokal mereka sendiri. Sehingga tidak mudah dihack. Karenanya ia minta pada relawan Prabowo menguatkan pengawasan. Terutama di TPS. Saat ini,  hampir di 800 ribu TPS, kubu Prabowo sudah punya saksi laskar-laskar tingkat TPS. Mereka yang akan menjaga formulir C1-nya. Adhyaksa juga menyentil Bawaslu. Katanya, Bawaslu harusnya punya kekuatan agar tidak berpihak. Tapi  sedih ketika melihat para camat-camat di Sulsel bersama mantan gubernur terang-terangan mendukung pasangan calon 01. Bahkan mereka deklarasikan dukungan di depan tv dan diviralkan. Tapi sampai hari ini sanksiya tidak jelas.
"Saya yakin Pak jokowi tidak setuju. Tapi ASN di bawahnya ini lebay. Kalau Pak Jokowi saya yakin tak percaya.Tapi yang di abwah ini lebay, over acting. Sementara ada kades di Jateng, hanya antarkan Sandi di tahan. Ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya yakin dan percaya juga niat tulus Kapolri. Karena Pak Tito ( Tito Karnavian) Â sudah kirim telegram agar tidak berpihak dalam pilpres. Namun ada oknum aparat yang nakal. Ini oknumnya bukan institusinya," katanya.
Adhyaksa juga bercerita bahwa ia tadi pagi sudah komunikasi dengan Wakapolri. Ia yakin dan percaya, Mabes Polri netral. Tapi ia coba akan meminta  waktu bertemu Kapolri dan akan meminta agar orang nomor satu di Polri  menindak tegas oknum aparat yang bermain. Karena ia percaya pilar negara ini TNI dan Polri. Kenetralannya harus dijaga. Ia juga yakin Polri netral.
"Kenapa? Karena Pak Kapolri sudah keluarkan telegram, maklumat.
Kita bisa melihat milennial road dihentikan. Karena cenderung dipakai oknum tertentu. Kita lihat keikhlasan dan ketulusan bapak Kapolri. Tapi kami minta oknum di bawah ditindak tegas. Kami minta relawan di daerah untuk lapor jika ada oknum aparat terlibat menagrahkan. Kami sudah bersurat untuk diterima Pak Kapolri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat," tutur Adhyaksa.
