Masuknya Nomor Induk Kependudukan milik Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Cianjur jadi sorotan. Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi pun angkat suara mengomentari itu. Jumpa pers khusus menanggapi itu pun digelar di kantor Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.
Ketua Seknas Prabowo-Sandi M Taufik yang langsung memberi keterangan pers. Menurut Taufik, menjelang hari pemungutan suara pemilihan presiden yang tinggal 50 hari lagi, publik dikejutkan dengan adanya e-KTP WNA dimana NIK mereka masuk dalam DPT di Kabupaten Cianjur.
Untungnya, kasus itu diungkap oleh media. Ia khawatir, e-KTP WNA disalahgunakan. Misalnya dipakai dalam pencoblosan nanti.
"Saya ingin menjelaskan bahwa, KPPS menurut saya dia enggak paham (dengan e-KTP WNA), dia pasti akan nyoblos saja," katanya.
Karena itu agar informasi soal e-KTP WNA tak simpang siur, Taufik meminta agar pemerintah atau yang punya otoritas mengeluarkan e-KTP WNA membuka data secara terang benderang. Berapa WNA yang punya e-KTP harus dibuka secara transparan.
" WNA yang punya KTP berapa. Ini harus ada data. Kalau tak dibuka berarti tak ada datanya. Kalau tak ada bohong lagi. KPU mensosialisasikan, orang-orang yang punya KTP kepada KPPS di alamat masing-masing bisa mencoblos," katanya.
Seknas Prabowo-Sandi sendiri tak mau ada kecurangan dalam pemungutan suara nanti. Karena itu, kata Taufik, untuk mencegah terjadinya kecurangan, Seknas telah membentuk laskar pencegahan kecurangan. Mereka yang akan jadi  laskar pencegahan kecurangan bakal dapat latihan di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan juga di Jawa Timur. Â
"Laskar ini. akan mengawasi seluruh TPS berkaitan dengan hal tersebut. Banyak cara patut diduga bisa terindikasi itu kecurangan. Pilpres kita ingin jalan dengan adil. Sudah pengalaman pemilu berulang-ulang tapi masih curang, harusnya ada kemajuan," ujarmya.
Ia juga minta KPU sebagai penyelenggara independen. Netral. Dan adil. Sehingga publik percaya kepada penyelenggara pemilu. Jangan sampai komisi pemilihan plin plan. Misalnya kebijakan yang sudah dikeluarkan tiba-tiba dikoreksi lagi. Ini memantik kecurigaan publik.
"Kita lakukan pengawalan secara ketat di TPS, ditemukan, dilaporkan kalau ada WNA Â menggunakan hak pilih ditangkap. Saya punya pengalaman di DKI Jakarta. Sekarang berlaku di Indonesia. Yanhy menarik muncul e-KTP WNA. Sementara, masih banyak (WNI) yang belum dapat e-KTP. Â Kemendagri harus mengumumkan jangan ada alasan, salah input, salah itu," tuturnya.
Taufik menambahkan, yang dikhawatirkan adalah saat pencoblosan. Karena tak tahu membedakan e-KTP WNA dan WNI, petugas di TPS, meloloskan begitu saja misalnya kalau ada  oknum WNA tiba-tiba mencoblos. Karena itu pihaknya akan mengawal itu terus.
