Polda Kepri Dituding Abaikan Laporan Warga Pantai Melur

Sebuah email mampir di inbok pada Sabtu pagi 1 November 2014. Pengirimnya Supendy yang mengaku Kepala Perwakilan Jokowi Watch Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Isi email berupa keterangan pers dari Supendy selaku Kepala Perwakilan Jokowi Watch. Dalam emailnya ia mengadukan sikap Kepolisian Daerah Kepri yang menolak laporan masyarakat Pantai Melur, Kota Batam beberapa waktu lalu. Masyarakat Pantai Melur, kata Supendy, beberapa waktu lalu sempat melaporkan kasus perubuhan rumah dan kios milik mereka, bahkan ada yang dibakar. Diduga itu dilakukan pengusaha setempat.

"Tapi anehnya, Polda Kepri dengan bangga menolak masyarakat Pantai Melur, kota Batam yang akan membuat laporan. Padahal mereka akan membuat laporan karena rumah dan kiosnya dirubuhkan dan dibakar oleh pengusaha disana" kata Supendy dalam emailnya yang diterima Sabtu pagi, 1 November 2014.

Supendy mengaku dirinya sendiri saat itu ikut mendampingi warga Pantai Melur mengadu ke Polda Kepri. Menurut Supendy, masyarakat yang datang ke Polda sudah susah payah mempersiapkan diri untuk mengadu. Mereka telah mempersiapkan alat-alat bukti untuk disampaikan ke aparat sebagai bahan laporan. Tapi yang membuat ia kecewa, pengaduan warga itu ditolak polisi. Supendy pun kemudian membandingkan respon polisi yang ada di Polda Kepri dengan yang ada di Mabes. Dalam kasus warga Pantai Melur, polisi seperti ogah-ogahan menerima laporan. Tapi giliran yang jadi korban adalah 'petinggi negeri' polisi tak perlu menunggu waktu, langsung bergerak cepat. Seperti dalam kasus penghinaan Presiden Jokowi yang dilakukan tukang tusuk sate.

" Mari kita perbandingkan dengan perilaku Polisi di Mabes Polri dengan perilaku di Polda Kepri. Polisi terkesan over acting saat membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sampai-sampai melakukan penangkapan terhadap penghina Jokowi. Tetapi 'over diam' saat membela rakyat kecil," kata Supendy merasa kecewa.

Diduga kata Supendy yang melakukan perusakan aset milik Warga Pantai Melur, adalah 'kaki tangan' pengusaha setempat, yang punya usaha diskotik. Menurut dia, jangan sampai kemudian warga mencurigai polisi, tak bergerak karena yang dilaporkan adalah kalangan yang punya 'uang'. Karena itu ia minta, Polda Kepri, segera memproses laporan warga, tak seperti kemarin mengabaikannya. Sangat mungkin, bila diproses, kasus lain yang lebih besar bakal terbongkar.

"Karena itu kami meminta dan mendesak Presiden Jokowi segera melakukan audit total terkait jajaran petinggi Mabes Polri sampai ke petinggi Polda dan Polres agar rasa nyaman ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kepri bisa kembali diraih,"kata dia.

Supendy pun mengingatkan, polisi adalah instrumen negara, juga abdi pelayanan masyarakat. Mereka punya tanggung jawab untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu. Jadi, polisi mesti jadi pengayom, yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Bukan semata membuat 'nyaman' pengusaha.

" Mereka adalah pencipta rasa nyaman bukan pencipta pernyataan-pernyataan politik yang bisa membuat gaduh," kata Supendy.