Menyandingkan Pemilu dan Kesejahteraan

(Referensi utama : Koran RM edisi Minggu 31 Maret 2019)

Buku karya politisi senior Partai GOLKAR yang telah banyak makan asam garam politik Indonesia ini sangat menarik. Walau tema utama buku ini mengulas tentang kepemiluan, namun Agun Gunandjar Sudarsa, selaku penulis tetap menyisipkan sebuah tujuan penting yang sering terabaikan saat event pemilu berlangsung, yaitu kesejahteraan rakyat. Menurutnya kesejahteraan rakyat tidak boleh dilupakan, mengingat itu adalah amanah konstitusi.

Membangun Indonesia yang sejahtera harus berdasarkan kedaulatan rakyat, legitimasi rakyat, mengingat negara kita adalah negara demokrasi. Sehingga kedaulatan rakyat secara politik harus mengikutsertakan partisipasi rakyat. Prasyarat kedaulatan politik ialah dengan keterlibatan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat-konsep demokrasi itulah yang harus terejawantahkan dalam kehidupan nyata politik di Indonesia.

Dalam bukunya, Agun memaparkan bahwa Pemilu adalah hajat nasional yang memiliki peran strategis dalam mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, pemilu yang digelar setiap lima tahunan itu seharusnya bukan sekedar melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat secara prosedural, dan jauh dari substansi demokrasi. Apalagi selama ini makna kedaulatan rakyat yang kerap digembar-gemborkan saat hajat pemilu masih berkutat dalam konteks kedaulatan politik saja. Padahal makna kedaulatan itu menyeluruh, bukan saja di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya.

Dalam konteks kedaulatan rakyat di bidang ekonomi adalah bagaimana pemilu yang digelar mampu memberikan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Kesejahteraan yang dihasilkan melalui pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasar suara terbanyak. Jadi rakyat bertanggungjawab, karena pemilu ini dirancang untuk rakyat bebas memilih. Namun pemilihnya yaitu rakyat sebagai pemilik tanggung jawab terhadap pemerintahan lima tahun ke depan, harus cerdas. Begitu juga para kontestan yang bertarung dalam pemilu juga harus cerdas.

Jadi para calon pemimpin harus cerdas dalam artian rakyat lewat momentum pemilu tidak hanya sekedar memilih, tapi rakyat disuguhkan oleh gagasan-gagasan cerdas, sehingga rakyat dapat menentukan pilihan dengan keyakinan bahwa pemimpin yang dipilih akan menjamin kesejahteraan rakyat lima tahun ke depan. Mengapa gagasan-gagasan cerdas para calon pemimpin ini diperlukan? Karena sejak pemilu era reformasi gagasan-gagasan tentang langkah menyejahterakan rakyat seakan tidak pernah muncul.Seperti terlihat pada fenomena mutakhir pemilu presiden 2019, mereka bukan sibuk menyampaikan gagasan-gagasan brilian tentang janji kesejahteraan rakyat, namun malah sibuk saling bully dan mencaci-memaki di media massa dan media sosial. Sehingga yang terjadi bukan kontestasi gagasan tentang kesejahteraan rakyat yang amanat konstitusi tapi kontestasi saling menjatuhkan yang memicu perpecahan.

Pelaksanaan pemilu damai dan berintegritas menurut Agun juga harus seirama dengan kesuksesan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun kesuksesan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dari Sabang sampai Merauke itu akan tercapai jika telah berjalannya pemerintahan yang efektif. Jadi harus dipahami bahwa pemilu bukan sekedar untuk pemilu, pemilu bukan sekedar formalitas demokrasi, tapi inti pemilu adalah sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat. Dan pemilu hanya bisa menyejahterakan rakyat jika, pemilu berhasil menciptakan rezim pemerintahan yang efektif. Agun memaparkan bahwa pemerintahan efektif untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pemerintahan dengan prinsip structure follow function dan money follow function. Mengingat prinsip ini sangat sesuai dengan tujuan pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat yang sebagian besar terdapat di daerah.

Perlu dipahami, bahwa kesejahteraan rakyat dari pemerintahan hasil pemilu yang damai dan berintegritas itu akan terwujud jika pemerintahan hasil pemilu menjalankan roda pemerintahan melalui UU APBN yang merupakan mesin penggerak ekonomi Negara. dengan susunan yang pro kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia adalah setiap suku, agama, ras, golongan dan aliran yang ada didalamnya. Melihat Indonesia harus dengan kebesaran hati, jiwa dan pikiran , tidak bisa dengan hati, jiwa dan pikiran yang sempit karena Indonesia ini adalah amanah dan takdir Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Besar. 

Hal diatas perlu dilakukan karena setelah pemilu rakyat harus diberikan kedaulatan ekonomi melalui pemberian hak-hak ekonominya sesuai amanat konstitusi. Apalagi APBN itu adalah pendapatan Negara yang diperoleh dari pajak rakyat, dari hasil bumi Negara, maka belanjanya seharusnya buat rakyat, menghidupi rakyat, mengalir ke rakyat.

Pada bagian akhir Agun berharap, perekonomian nasional yang tercipta pasca pemilu nanti tidak hanya menjaga kesinambungan bisnis usaha para konglomerat dan para pengusaha , tapi juga berusaha mensinergikannya dengan potensi para pengusaha di tingkat provinsi dan kabupaten , termasuk juga menumbuhkan dan mengembangkan geliat perekonomian rakyat yang ada di desa. Inilah yang dimaksud Agun sebagai pemilu yang menyejahterakan rakyat.