Demi Rakyat, PKS Keluar dari Kabinet?

• 
  
• Tepuk tangan dan teriakan “hidup PKS!” dan “hidup rakyat” pun sontak bergemuruh menyambut kalimat pemandangan akhir fraksi-fraksi soal opsi materi voting sidang paripurna DPR membahas RAPBNP 2012.Fraksi PKS konsisten dengan sikapnya untuk menolak rencana kenaikan harga BBM, dengan menerima opsi pertama yaitu hanya mengakui Pasal 7 ayat 6 tanpa embel-embel ayat 6A.
  
• Dengan menolak rencana kenaikan harga BBM itu berarti fraksi PKS menolak pandangan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Setgab Partai Pendukung Presiden SBY-Budiono,yang dimotori Partai Demokrat.
  
• Sikap itu dapat dimaknai bahwa PKS siap dikeluarkan atau keluar dari Setgab. Jika demikian maka PKS juga telah siap kehilangan kursi menteri dari cabinet.
  
• Pertanyaannya, seriuskah PKS untuk siap kehilangan kursi menteri di kabinet demi mengusung dan membela aspirasi rakyat, konstituennya?
  
• Jika PKS berani menindaklanjuti ‘pembangkangannya’ itu dengan mengumumkan secara terbuka menarik kader-kadernya dari Kabinet Indonesia Bersatu II, barulah PKS dapat disebut kosisten dan serius membela kepentingan rakyat.
  
• JIka masih berdalih bahwa kewenangan mengganti dan memecat menteri adalah hak prerogative presiden, maka tindakan PKS membangkang dari koalisi adalah sebuah sikap dan tindakan munafik. Munafik, karena di satu sisi ingin terlihat berpihak kepada rakyat, tetapi di sisi lain tidak siap meninggalkan kursi empuk eksekutif.
  
• Dengan menyerahkan nasib menetrinya kepada (hak prerogative) presiden, maka PKS akan jadi bulan-bulanan partai Demokrat dan SBY saja. Mengapa? JIka reshuffle yang ditunggu, maka angat kecil kemungkinannya SBY akan memecat kader PKS dari kabinet karena tindakan itu akan membesarkan nama PKS dan mengerdilkan citra SBY dan PD.
  
• Sebaliknya dengan tidak memecat kader PKS, meski PKS keluar dari koalisi, SBY dapat menjadikan menteri PKS sebagai boneka mainan yang kehilangan harga diri. Mengapademikian? Sebab lambat laun namun pasti harga BBM harus dinaikkan.
  
• Nah, ketika itu terjadi maka PKS yang sudah menyatakan menolak kenaikan harga BBM, sementara kadernya masih ada di kabinet, maka PKS hanya akan dianggap sebagai partai munafik, penipu rakyat.
  
• Maukah PKS mendapat stigma itu?
  
• Jika tidak maka segeralah umumkan secara terbuka “Kami, PKS menyatakan diri keluar dari Setgab Partai Pendukung SBY-Budiono dan dengan ini memerintahkan kepada kader PKS yang duduk di kabinet untuk mengudurkan diri”.