Sikap PD dan SBY
Sungguh aneh memang sikap Partai Demokrat dan SBY. Saat merespon hasil resmi pemilu legislatif tempo hari SBY dengan tegas menyatakan bahwa karena perolehan suara Partai Demokrat (PD) tidak cukup untuk mengusung calon presiden maka PD akan memosisikan diri sebagai partai netral.
Tetapi belakangan keputusan itu dianulir seraya menjanjikan akan menentukan sikap (arah dukungan) pada tanggal 1 Juni 2014. Alasan menunggu tanggal tersebut, PD ingin mendengar paparan visi-misi kedua pasangan capres/cawapres terlebih dulu.
Alasan ingin mendengar paparan visi-misi capres terasa kurang masuk akal. Sebab visi-misi kedua pasangan calon sudah beredar luas di masyarakat. Kalau pun menghendaki draft asli visi-misi kedua pasangan calon tersebut, itu soal mudah. Sudah pasti tim sukses kedua pasangan capres/cawapres itu akan dengan senang hati memberikannya. Sehingga tidak ada alasan lagi mengundang kedua pasangan capres untuk memaparkan visi-misi mereka di hapadan pimpinan dan kader PD.
Sikap Capres Prabowo
Tidak kalah aneh pula sikap Capres Prabowo Subianto. Putra begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo ini dalam setiap kesempatan, terutama selama musim kampanye pileg, cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya terlalu lemah dan terlalu akomodatif terhadap kepentingan ekonomi asing. Sampai-sampai muncul pernyataan dari mantan Danjen Kopassus ini untuk menasionalisasi perusahaan asing di negeri ini.
Belakangan, sejak Prabowo mendapat rekan koalisi dan resmi mencalonkan diri sebagai capres, kegarangan Prabowo terhadap kebijakan eknomi pemerintah yang dinilainya pro asing itu mendadak lenyap. Bahkan dalam pidato di acara peresmian tim pemenangan dirinya dia memuji-muji keberhasilan SBY. Sehingga keluarlah “janji”nya untuk meneruskan kebijakan SBY.
-------------------
Adakah hubungan sikap plin plan SBY dengan melunaknya sikap Prabowo itu? Mustahil jika tidak berhubungan. SBY seperti kita ketahui tidak suka dengan gagasan nasionalisasi ala Prabowo itu. Gagasan itu dinilainya berbahaya. Tetapi di sisi lain tentu SBY punya beban nurani untuk tidak mendukung Prabowo karena besannya, Hatta Rajasa, adalah cawapresnya.
Mengapa SBY lebih mungkin condong ke Prabowo-Hatta ketimbang Jokowi-JK? Ada beberapa alasan yang sangat manusiawi.
Pertama, faktor Megawati. Seperti kita ketahui Putri Sulung Bung Karno itu nyaris tidak pernah menghargai SBY, jangankan untuk menghargai prestasinya. Menghargai posisi SBY sebagai kepala negara pun Megawati sepertinya ogah. Sampai-sampai janda almarhum Taufik Kiemas itu tidak mau menghadiri undangan presiden dalam acara-acara kenegaraan.
Kedua, faktor JK. Seperti publik ketahui, JK dalam banyak kesempatan bersaksi atau menjadi narasumber untuk kasus Bank Century cenderung menyudutkan SBY. Nah, sebagai manusia Jawa yang lebih suka “mendem jero” setiap persoalan yang berpotensi menyakiti kawan dan kerabat, mutahil rasanya SBY tidak kecewa dengan JK.
Kesimpulan
Boleh jadi SBY menjanjikan dukungan kepada Prabowo, tetapi syaratnya, Prabowo harus meralat angan-angannya soal nasionalisasi itu. Nasionalisasi adalah gagasan yang paling tidak disukai oleh mitra Indonesia, terutama Amerika Serikat. Jika bersikukuh dengan gagasan itu, maka Indonesia (rezim yang berkuasa, tepatnya) pastilah akan berhadapan dengan kekuatan adidaya itu.
Untuk memastikan Prabowo dapat dijinakkan atau tidak itulah SBY perlu waktu. Prabowo pun, agaknya sadar betul bahwa tanpa dukungan SBY dia akan sulit mendapat restu dari negara “sekutu” rezim SBY. Tanpa restu negara-negara besar itu, jangankan untuk sukses memimpin Indonesia, untuk bisa menang pilpres saja rasanya sulit.
Maka, apa boleh buat. Demi dukungan SBY Prabowo harus mau bersikap lunak dan menjadi jinak.
Salam Kompasiana.
