Kompas.com mengutip Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. Berkembang tiga skenario yang akan dipikirkan untuk perpindahan ibu kota ini. Wacana progresif perpindahaan ibu kota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat buka bersama Kadin di Jakarta, Jumat (3/9/2010).
SBY serius mempersiapkan agenda ini, ia mengerahkan Kabinet Indonesia Bersatu II membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota. Adanya konsolidasi yang intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahakan ibu kota, seperti assessment awal, beberapa kajian tata ruang yang terkait dengan Ibu Kota, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota.
Tiga skenario itu adalah, (1) skenario realistis, di mana ibu kota tetap di Jakarta. Namun, untuk yang satu ini, harus ada pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki beberapa persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, dan tata ruang wilayah.
(2) skenario moderat. Dalam konteks ini, pusat pemerintahan dipisahkan dari ibu kota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis. Namun, pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru. Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif perihal beberapa opsi lokasi dari pusat pemerintahan baru ini. Permasalahan urgen yang telah menanti adalah faktor jarak antara Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya.
(3) skenario ideal yang bersifat radikal. Dalam opsi ini, negara membangun ibu kota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis. Agenda ini memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan beberapa opsi penentuan calon ibu kota baru.
SBY membuka ruang publik bagi semua elemen bangsa melibatkan diri dan memberikan masukan berupa kajian-kajian bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah.
Bagi saya,opsi realistis dan opsi moderat. Tak memberi harapan pasti, namun saya juga ragu bahwa elit politik berpikir untuk mengambil opsi ideal. Bukti empirik telah dimulainya proses pembangunan Gedung Kerja DPR RI dengan nilai proyek lebih dari 1 trilyun menunjukkan mental elit penguasa politik yang tidak visioner. Gemerlap Jakarta telah menjadi syurga bagi elit yang punya kekuasaan dan kekayaan.Jakarta bukan sekedar tempat bekerja mengurus negara dan rakyat, namun juga menjadi tempat untuk memanjakan dan menyenangkan diri dan keluarga, semua fasilitas penunjang pelepas penat tersedia. Kita khawatirkan, urusan pertama yang mengalahkan urusan kedua, sehingga ruang-ruang rapat DPR RI kerap kosong karena urusan pertama kalah saing dengan urusan kedua.
Demikianpun, saya tertarik untuk mengusulkan agar Ibukota negara kelak melaksanakan skenario ideal. Dengan catatan bahwa lokasi yang dipilih bukanlah sebuah lokasi yang saat ini telah menjadi ibukota provinsi ataupun ibukota kabupaten/kota. Paling tidak, hal ini dapat menumbuhkan rasa memiliki yang sama dari seluruh elemen bangsa, bahwa ibukota negara-nya adalah sebuah tempat yang dulunya sebuah tempat yang tak dikenal.
Pilihlah sebuah tempat yang memenuhi syarat-syarat menjadi tempat dimana sebuah ibukota negara berada. Mungkin selama ini mengemuka Palangkaraya. Berangkat dari pemikiran itu, saya berpikir kita dapat memilih salah satu tempat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan persetujuan rakyat setempat, seberapa luas ideal untuk lokasi yang kelak akan menjadi Ibukota Negara tersebut dibebaskan dari wilayah kekuasaan Politik Provinsi Kalteng berikut wilayah kekuasaan politik Kabupaten yang dahulunya memegang urusan kewilayahan di lokasi tersebut. Sehingga wilayah tersebut kelak memiliki hak pengelolaan khusus dibawah otoritas Presiden, yang dapat menunjuk semacam Gubernur Daerah Khusus Ibukota Negara. Dengan demikian, jabatan Gubernur tersebut adalah jabatan karir, bukan jabatan politik.
Pengalaman Amerika dalam membentuk Washington District Capital, kiranya dapat diambil bagian-bagian tertentu yang relevan diterapkan di Indonesia. Demikian juga pengalaman Malaysia membentuk kawasan Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan, berpindah dari Kuala Lumpur. Namun, hal penting adalah tempat tersebut benar-benar dijamin peruntukannya hanya untuk kepentingan urusan pemerintahan negara semata. Urusan bisnis dan wisata jangan pernah perkenankan ijin pemakaian lokasi, walaupun hanya untuk satu jam atau memakai area satu meter persegi.
Bila tidak, maka ketidakmampuan Jakarta menyediakan ruang publik yang efisien bagi mobilitas pejabat negara dalam mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Negara, kiranya bakal terulang. Mungkin terlalu sarkasme bila kita putuskan untuk mulai menata RI dari sebuah tempat yang dijuluki masyarakat lokal, sebagai tempat jin buang anak.
