Proses Pilkada Dinilai Terlalu Ribet, Efisiensi Jadi Sorotan

Proses pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, sering kali diwarnai sengketa hasil yang berujung pada keterlambatan pelantikan. Kondisi ini dinilai menghambat kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.

"Sengketa pilkada memang kerap memakan waktu yang tidak sedikit, dan ini berdampak pada pelayanan publik. Negara perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih sederhana namun tetap menjaga prinsip demokrasi," ujar Dr. Djonggi M Simorangkir, SH, MH.

Beberapa pihak mempertanyakan urgensi membuka seleksi calon kepala daerah dari luar kalangan profesional pemerintahan. Menurut mereka, keberadaan lulusan perguruan tinggi khusus seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya dimaksimalkan, mengingat mereka sudah memiliki keahlian di bidang tata kelola pemerintahan.

"Lulusan IPDN memang telah dibekali ilmu pemerintahan secara menyeluruh, sehingga mereka memiliki keunggulan teknis. Namun, demokrasi kita menghendaki adanya partisipasi luas dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kelompok tertentu," jelas Dr. Djonggi.

Tak hanya itu, biaya besar yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada juga menjadi perhatian. Dana yang mencapai puluhan triliun rupiah dianggap terlalu besar, terutama jika hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat. Kritik ini mendorong wacana reformasi sistem pilkada agar lebih efisien.

"Anggaran yang besar untuk pilkada memang harus dievaluasi. Tetapi, solusi untuk memangkas biaya tidak boleh mengorbankan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Teknologi bisa menjadi alat untuk menekan biaya tanpa mengurangi esensi demokrasi," kata Dr. Djonggi.

Polemik terkait latar belakang kepala daerah juga menjadi sorotan. Banyak yang menilai beberapa kepala daerah terpilih tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai, sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang lama.

"Memang ada permasalahan terkait kompetensi kepala daerah, namun solusinya bukan membatasi seleksi hanya untuk lulusan tertentu. Perlu ada penguatan kapasitas melalui pendidikan politik dan pelatihan yang berkesinambungan," tambah Dr. Djonggi.

Ia menegaskan bahwa tantangan dalam sistem pilkada harus diselesaikan dengan mempertahankan keseimbangan antara efisiensi, kompetensi, dan prinsip demokrasi. Menurutnya, reformasi sistem pilkada yang berbasis teknologi dan regulasi yang lebih sederhana dapat menjadi jalan keluar.