Calon Menteri Perhubungan Dinilai Tidak Profesional, Dudy Purwagandi Disebut Titipan Haji Isam

Jakarta, 15 Oktober 2024 -- Penunjukan Dudy Purwagandi sebagai calon Menteri Perhubungan kembali memicu kritik tajam. Banyak pihak mempertanyakan apakah Dudy memang layak memegang posisi strategis tersebut, mengingat latar belakangnya yang tidak relevan dengan sektor transportasi.

Dr. Djonggi M Simorangkir, S.H., M.H., seorang pakar hukum, menyoroti bahwa Dudy tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk memimpin sektor perhubungan, apalagi dengan adanya dugaan bahwa ia merupakan titipan dari pengusaha Haji Isam, yang tengah terlibat proyek besar di Merauke.

"Ini orang yang belum menguasai sektor perhubungan. Pengalaman di bidang transportasi sangat minim, sehingga sulit untuk menyebutnya sebagai seorang profesional yang kompeten di posisi tersebut. Kabar bahwa ia adalah titipan Haji Isam, yang saat ini terlibat dalam proyek besar di Merauke, semakin memperkuat keraguan masyarakat," ujar Dr. Djonggi dalam wawancara.

Lebih lanjut, Dr. Djonggi mengkritik fakta bahwa Dudy saat ini menjabat sebagai Komisaris di PLN, sebuah posisi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor transportasi.

"Seorang menteri perhubungan harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang-bidang penting di sektor ini. Jika latar belakangnya tidak mencerminkan itu, sulit bagi kita untuk berharap sektor ini akan maju. Jika tetap dipaksakan, ini bisa merugikan negara," tambahnya.

Di sisi lain, Dr. Djonggi juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara komitmen Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dengan kenyataan di lapangan. "Presiden selalu menegaskan di berbagai forum publik bahwa pemilihan kabinet akan didasarkan pada profesionalisme dan keahlian. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Banyak posisi penting hanya diisi oleh orang-orang titipan dari pengusaha. Orang-orang yang profesional dan telah mengajukan berkasnya malah disembunyikan oleh kader-kadernya, seolah-olah posisi kabinet sudah dibisniskan. Tidak ada transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang dijanjikan."

Dr. Djonggi menambahkan dengan menyindir bahwa, "Artinya, presiden tidak melakukan propertes yang selalu ia gembar-gemborkan di hadapan publik. Janji reformasi dalam penunjukan menteri seolah hilang begitu saja, dan keputusan-keputusan yang diambil justru mengikuti pola lama."

Kontroversi ini terus berkembang, dan banyak pihak berharap agar pemerintah dapat segera meninjau ulang proses penunjukan para menteri demi kepentingan dan kemajuan bangsa.