Ketua Umum Dewan Pergerakan Republik Indonesia (DePA-RI), TM Luthfi Yazid, menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kesejahteraan hakim dalam pemerintahan Presiden RI mendatang, Prabowo Subianto. Luthfi Yazid menilai, langkah tersebut sangat mendesak, terutama setelah adanya rencana aksi "mogok" besar-besaran para hakim di seluruh Indonesia yang dijadwalkan dari 7 hingga 11 Oktober.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia melalui juru bicara, Fauzan Arrasyid, menyatakan bahwa aksi ini merupakan protes terhadap gaji hakim yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Gaji yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2012, menurut mereka, sudah tidak relevan dengan kebutuhan hidup saat ini karena tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade.
Luthfi Yazid menekankan bahwa masalah kesejahteraan hakim bukan sekadar soal nominal gaji, tetapi juga tentang bagaimana mereka diperlakukan secara manusiawi. "Beban kerja dan tanggung jawab para hakim sangat besar. Mereka harus menuntaskan banyak perkara dengan adil, namun kesejahteraan mereka tidak diperhatikan," ujar Luthfi.
Ia mencontohkan, banyak hakim yang ditempatkan di daerah pelosok dan terpisah dari keluarga mereka. "Bagaimana mungkin hakim bisa fokus bekerja jika keluarganya jauh? Pendidikan anak-anak mereka, kesehatan keluarga, semuanya menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan," lanjutnya.
DePA-RI mendukung perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut agar disesuaikan dengan situasi ekonomi terkini, sehingga para hakim bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan terhindar dari godaan untuk melakukan penyimpangan. "Jika kesejahteraan hakim terjamin, setidaknya kita bisa meminimalisir risiko penyimpangan seperti korupsi dan gratifikasi," tambah Luthfi.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dalam kampanyenya berjanji akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika. Luthfi Yazid optimistis bahwa pemerintahan Prabowo akan membawa Indonesia keluar dari berbagai masalah, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. "Kami berharap Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk kabinet yang kuat dan tidak terlalu gemuk, sehingga tetap efektif dalam menjalankan roda pemerintahan," ujarnya.
Dalam kesempatan lain, Luthfi Yazid menekankan bahwa DePA-RI akan terus mendukung pemerintahan Prabowo selama tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. "Kami mendukung penuh sepanjang pemerintahan Prabowo konsisten menjalankan amanat konstitusi dan memprioritaskan kepentingan rakyat," tegas Luthfi.
Selain itu, dalam pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DePA-RI se-Jawa Tengah, Luthfi berpesan bahwa seluruh pengurus harus memperjuangkan keadilan bagi semua pihak tanpa memandang latar belakang. "Keadilan harus diperjuangkan untuk semua, tanpa membedakan suku, ras, agama, atau pandangan politik," katanya.
Sebagai penutup, Luthfi Yazid mengingatkan pentingnya integritas dalam penegakan hukum. "Apabila semua pihak---advokat, polisi, jaksa, dan hakim---menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan, cita-cita untuk mewujudkan negara hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud," pungkasnya.
