Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)Â di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek ambisius yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini bertujuan untuk menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, serta sebagai pusat pemerintahan baru. Namun, pertanyaan besar muncul mengenai ketersediaan sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan visi besar ini.
Dr. Djonggi M Simorangkir, SH, seorang pakar hukum dengan wawasan mendalam tentang perencanaan pembangunan nasional, memberikan pandangannya terkait proyek ini. "Istana Negara di IKN memang merupakan simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan baru, namun penting untuk memastikan bahwa pembangunannya didukung oleh perencanaan anggaran yang matang dan realistis," ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Djonggi menekankan bahwa keberadaan Istana dan kantor-kantor pemerintahan di IKN harus didasarkan pada fungsi yang jelas dan bukan semata-mata sebagai simbol. "Fungsi utama dari Istana Negara dan kantor-kantor pemerintahan adalah sebagai pusat administrasi dan pengambilan keputusan nasional. Namun, jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pendanaan yang cukup, maka keberadaan fisik bangunan-bangunan tersebut bisa menjadi beban bagi negara," tambahnya.
Saat ditanya tentang potensi kemajuan Indonesia dengan pembangunan IKN, Dr. Djonggi menyatakan, "Indonesia bisa maju, tapi harus dengan perencanaan yang realistis dan didukung oleh anggaran yang memadai. Pembangunan yang ambisius tanpa dukungan dana yang kuat hanya akan menambah beban fiskal dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan."
Diharapkan Presiden terpilih dan wakil presiden segera berkantor di IKN, mengingat pembangunan Istana Negara telah selesai. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses transisi dan integrasi pusat pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Dengan segera beroperasinya Istana Negara, diharapkan IKN dapat segera menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat administrasi dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan Indonesia.
Selain itu, Dr. Djonggi menyarankan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pusat segera berkantor di IKN agar kinerja mereka tidak terpecah antara Jakarta dan IKN. Dengan adanya fasilitas apartemen mewah yang sudah disiapkan, PNS bisa memboyong keluarga mereka, termasuk suami, istri, dan anak-anak, ke IKN.
Dengan demikian, meskipun IKN diharapkan menjadi simbol baru Indonesia yang maju, penting bagi pemerintah untuk menimbang ulang rencana pembiayaan proyek ini. Keseimbangan antara ambisi dan kemampuan finansial negara harus dijaga agar pembangunan ini benar-benar dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang diinginkan.
