Baru-baru ini, sebuah video yang menunjukkan banjir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Menanggapi hal ini, Djonggi Simorangkir, SH, MH, seorang ahli hukum terkemuka, memberikan pandangannya tentang dampak dan etika penyebaran video tersebut.
"IKN Nusantara bukan sekadar pusat administrasi, tetapi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa," ujar Djonggi. "Menyebarluaskan video yang menunjukkan kelemahan atau masalah di wilayah ini bisa merusak citra dan martabat negara di mata publik, baik nasional maupun internasional."
Djonggi menekankan bahwa IKN merupakan tempat beraktivitasnya para pemimpin bangsa, termasuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta seluruh PNS pusat. Selain itu, lembaga-lembaga penting seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, Kejagung, dan Mabes Polri juga berkantor di sana. Oleh karena itu, menjaga citra positif IKN adalah tanggung jawab bersama.
"Setiap negara memiliki tantangan, dan penanganan bencana seperti banjir di IKN adalah bagian dari upaya pembangunan yang sedang berjalan. Namun, penyebaran video tanpa konteks yang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kepanikan yang tidak perlu," tambahnya.
Dalam pandangan Djonggi, sebaiknya informasi mengenai banjir di IKN disampaikan melalui saluran resmi pemerintah untuk memastikan akurasi dan konteks yang tepat. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi sebenarnya dan langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
"Sebagai warga negara yang peduli, kita harus bijak dalam menyikapi informasi yang kita terima dan sebarkan. Mari kita dukung pemerintah dalam upaya pembangunan IKN yang lebih baik dan tangguh," pungkas Djonggi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
